Oleh:
Kelompok I PKA Angkatan II LAN RI Samarinda*
ERA disrupsi digital telah mengubah cara pemerintah bekerja. Perubahan berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian, sehingga birokrasi tidak lagi dapat bertahan dengan pola kerja yang kaku dan prosedural. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dalam situasi seperti ini, pilihan birokrasi sesungguhnya hanya dua: berevolusi atau tertinggal. Transformasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Namun, kemampuan beradaptasi tersebut tidak boleh mengabaikan jati diri bangsa. Inovasi birokrasi harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, sehingga setiap perubahan yang dilakukan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, persatuan bangsa, dan keadilan sosial.
Karena itu, ASN masa kini membutuhkan kepemimpinan yang adaptif sekaligus inklusif. Pemimpin adaptif mampu membaca perubahan, mengambil keputusan secara cepat, dan berani menyederhanakan prosedur yang tidak lagi relevan. Di sisi lain, pemimpin inklusif memastikan setiap inovasi memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan siapa pun (no one left behind), sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keberagaman.
Komitmen untuk melahirkan sosok pemimpin seperti itulah yang diwujudkan melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Samarinda. Program ini dirancang untuk membentuk administrator yang tidak hanya mampu memimpin perubahan, tetapi juga menjadikan nilai-nilai Kepemimpinan Pancasila sebagai kompas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pelatihan ini tidak berhenti pada penguasaan teori kepemimpinan. Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan Aksi Perubahan yang mampu menjawab persoalan strategis di instansi masing-masing. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa inovasi birokrasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan bentuk nyata pengabdian ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Semangat kolaborasi yang menjadi ruh Kepemimpinan Pancasila juga tercermin dalam dinamika Kelompok I. Kelompok ini dihuni sepuluh peserta dari latar belakang instansi dan pengalaman yang beragam, yakni Dilan Wewengkang, Aloysius Urang Jiu, Suwandi, Helvina Merlin, Beny Hendrawan, Bernadus Juk, Rita Winarni, Ida Zuraidah, Langet, dan Slamet Riyadi. Perbedaan perspektif yang mereka miliki justru menjadi modal utama untuk melahirkan gagasan-gagasan inovatif, menembus sekat sektoral, serta merumuskan solusi birokrasi yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan.
Pada akhirnya, transformasi birokrasi bukan hanya soal digitalisasi layanan atau pemanfaatan teknologi, melainkan juga perubahan budaya kerja dan pola kepemimpinan. ASN dituntut memiliki keberanian berinovasi, kemampuan berkolaborasi, serta integritas dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
Melalui PKA Angkatan II Tahun 2026, Pusjar SKPP LAN RI Samarinda optimistis dapat melahirkan generasi pemimpin perubahan yang tangguh, adaptif, dan berkarakter Pancasila. Mereka diharapkan menjadi pendobrak birokrasi yang mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa, sehingga mampu mewujudkan birokrasi Indonesia yang semakin profesional, berkelas dunia, dan senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat.
Editor : Muhammad Ridhuan