KALTIMPOST.ID - Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim pada Senin, 3 Agustus 2026, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur, bukan sekadar agenda rutin di atas kertas. Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan sinyal politik anggaran yang sangat kuat sekaligus manuver kepemimpinan yang patut kita acungi jempol.
Di tengah kondisi yang tidak mudah—dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang secara otomatis mengguncang postur APBD, menekan fleksibilitas fiskal, hingga membengkakkan persentase belanja pegawai—Gubernur Harum mengambil inisiatif cepat. Beliau tidak memilih jalan menyendiri atau melempar tanggung jawab kepada kabupaten/kota, melainkan membuka ruang konsolidasi.
Mengurai Benang Kusut "Kurang Salur"
Keluhan yang berembus dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim senada, yakni besarnya dana kurang salur yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ketika penerimaan yang seharusnya menjadi hak daerah tersendat, roda pembangunan di tingkat tapak ikut tersendat. Efek domino ini, jika dibiarkan, akan langsung dirasakan oleh masyarakat Kaltim.
Baca Juga: Okupansi Hotel Balikpapan Naik Jadi 59,02 Persen, Sinyal Sektor Pariwisata Kian Bergairah
Langkah Gubernur Harum mendengar langsung rincian kondisi fiskal dari para bupati dan wali kota menunjukkan pola kepemimpinan yang inklusif dan berbasis data faktual. Ini bukan lagi soal angka-angka acak di tabel anggaran, melainkan soal nasib keberlangsungan program pembangunan di seluruh penjuru Benua Etam.
"Satu Tubuh": Diplomasi Anggaran yang Santun dan Beradab
Yang paling krusial dari konsolidasi ini adalah pesan persatuan dan strategi perjuangan yang ditawarkan. Gubernur Harum menegaskan sebuah falsafah penting:
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan."
Metafora ini menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh berjuang secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Menghadapi Kementerian Keuangan hingga Presiden Prabowo Subianto membutuhkan posisi tawar (bargaining position) yang solid dan terintegrasi dari seluruh daerah di Kaltim.
Namun, di balik ketegangan menuntut hak daerah, Gubernur Harum tetap menggarisbawahi batas moral dan etika birokrasi. Perjuangan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan cara yang santun dan beradab.
Ini adalah bentuk diplomasi anggaran yang cerdas. Kaltim tidak sedang menunjukkan nada konfrontatif yang emosional, melainkan menghadirkan argumentasi rasional, berbasis data yang valid, serta disampaikan melalui tradisi ketimuran yang santun.
Harapan Baru Fiskal Benua Etam
Gerakan bersama yang diinisiasi Gubernur Rudy Mas’ud ini membawa angin segar bagi tata kelola keuangan di Kaltim. Ketika provinsi dan 10 kabupaten/kota berdiri dalam satu barisan yang rapat, suara Kaltim di tingkat pusat akan terdengar jauh lebih bulat dan bergema.
Kini, bola perjuangan ada di tangan kita bersama. Publik Kaltim layak memberikan apresiasi tinggi atas keberanian dan kejernihan berpikir Gubernur Harum dalam menggalang kekuatan daerah. Semoga ikhtiar kolektif yang santun, namun tegas, ini segera membuahkan hasil nyata demi kesejahteraan seluruh rakyat Kalimantan Timur. (*)
(Penulis merupakan jurnalis senior dan tokoh pers Kaltim)
Editor : Ery Supriyadi