Oleh:
Peserta Pelatihan Diklat PKA Angkatan II Pusjar SKPP 2026*
SEJAK awal 2025 pemerintah menjalankan penghematan belanja negara, dan kebijakan itu bukan gejala musiman yang akan lewat begitu saja. Kebijakan efisiensi anggaran ini dipastikan berlanjut hingga tahun anggaran 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penghematan pada lebih dari selusin pos belanja kementerian dan lembaga: kegiatan seremonial, rapat, seminar, kajian, pelatihan, sampai honor kegiatan.
Paradoksnya di sini. Pelayanan publik tetap dituntut prima, bahkan terus berinovasi mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sementara itu instrumen yang selama ini jadi tumpuan inovasi pelatihan, studi banding, kajian pihak ketiga, forum koordinasi tatap muka justru menjadi pos yang paling dulu dipangkas. Anggaran boleh menyusut, tapi kebutuhan akan gagasan baru tidak ikut menyusut. Yang terjadi malah sebaliknya: organisasi dipaksa mencari cara berinovasi tanpa bisa lagi mengandalkan tambahan sumber daya.
Di titik inilah kepemimpinan kolaboratif menemukan relevansinya. Kalau kepemimpinan konvensional bertumpu pada otoritas struktural dan besarnya anggaran yang dikuasai, kepemimpinan kolaboratif bertumpu pada sesuatu yang lebih sederhana sekaligus lebih sulit dibangun: jejaring, kepercayaan, dan rasa memiliki bersama lintas unit, lintas instansi, bahkan lintas sektor. Pertanyaan yang diajukan pemimpin semacam ini pun berubah. Bukan lagi “anggaran apa yang saya miliki untuk berinovasi”, tapi “sumber daya dan pengetahuan siapa saja yang bisa saya rangkai menjadi solusi”.
Contoh berikut mungkin bisa menggambarkan. Sebuah pemerintah daerah mengalami pemangkasan tajam pada anggaran transfer dari pusat, bagian dari kebijakan efisiensi yang sama. Alih-alih menghentikan program prioritasnya, pimpinan daerah tersebut memilih jalan lain: membentuk forum lintas Organisasi Perangkat Daerah mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial untuk berbagi data dan sumber daya yang selama ini justru dikelola terpisah-pisah.
Pelatihan berbayar yang biasa didatangkan dari luar digantikan forum berbagi pengetahuan antar pegawai yang sebenarnya sudah punya keahlian relevan. Kajian yang tadinya disewakan ke konsultan, digantikan kerja sama pro bono bersama perguruan tinggi setempat. Ide-ide perbaikan layanan pun tidak lagi dijaring lewat kajian mahal yang dipesan khusus, melainkan langsung dari pegawai lini depan lewat platform digital internal.
Yang menarik dari pola ini: efisiensi dan inovasi ternyata tidak harus berhadap-hadapan. Realokasi anggaran yang diarahkan pemerintah pusat pada dasarnya menuntut belanja yang lebih produktif, dan kepemimpinan kolaboratif justru mempercepat proses itu. Sebabnya sederhana, tanggung jawab mencari solusi dan sumber daya jadi tersebar ke lebih banyak pihak, tidak lagi bertumpu pada satu pemimpin atau satu pos anggaran saja. Inovasi pun jadi lebih murah untuk dijalankan, sekaligus lebih kuat akarnya, karena setiap pihak yang terlibat ikut merasa memiliki hasilnya.
Tantangan kepemimpinan hari ini bukan lagi soal bagaimana memperoleh anggaran yang lebih besar, melainkan bagaimana mengorkestrasi kolaborasi lintas batas agar inovasi tetap tumbuh di tengah sumber daya yang terbatas. Disikapi dengan kepemimpinan yang tepat, efisiensi anggaran bukan ancaman bagi inovasi. Ia justru bisa menjadi pendorong lahirnya cara kerja baru yang lebih kolaboratif, lebih hemat, dan pada akhirnya lebih berkelanjutan. (pms/as/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan