Oleh:
Charli Sitinjak
Akademisi Universitas Esa Unggul, Pakar Psikologi Transportasi dan Urban Studies
KALIMANTAN Timur selama ini dipromosikan sebagai etalase kemajuan Indonesia. Provinsi ini menjadi penyumbang devisa dari batu bara, minyak bumi, gas alam, hingga perkebunan kelapa sawit. Kini, dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diposisikan sebagai simbol masa depan bangsa.
Namun, di balik narasi besar tentang pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, masih tersimpan ironi yang sulit diterima akal sehat. Di sejumlah wilayah pedalaman, masyarakat masih harus bergelut dengan jalan berlumpur, akses kesehatan yang terbatas, serta layanan pendidikan yang belum memadai. Kekayaan alam bernilai triliunan rupiah justru berdiri berdampingan dengan keterisolasian masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya tersebut.
Paradoks ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Angka investasi dan nilai ekspor boleh terus meningkat, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di pelosok.
Kondisi tersebut masih dapat dijumpai di Mahakam Ulu, Kutai Barat, hingga sebagian wilayah Kutai Timur. Bagi warga pedalaman, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan perjuangan yang menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui. Ketika kemarau datang, debu tebal menjadi ancaman baru bagi kesehatan. Tidak jarang akses antardesa terputus selama berhari-hari sehingga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik ikut terhenti.
Persoalan ini bukan sekadar soal buruknya kualitas jalan. Ia mencerminkan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung lama. Selama investasi lebih terkonsentrasi pada kawasan yang dianggap menguntungkan secara ekonomi, wilayah pedalaman akan terus tertinggal. Akibatnya, masyarakat desa harus membayar biaya yang jauh lebih mahal untuk memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara.
Infrastruktur yang Hilang, Kesempatan yang Menghilang
Jalan bukan hanya sarana transportasi. Jalan adalah penghubung kesempatan.
Ketika sebuah desa memiliki akses jalan yang baik, yang bergerak bukan hanya kendaraan, tetapi juga perdagangan, pendidikan, layanan kesehatan, investasi, dan harapan hidup masyarakat. Sebaliknya, jalan yang rusak membatasi seluruh peluang tersebut.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah petani. Biaya distribusi yang tinggi membuat hasil panen sering dijual jauh di bawah harga pasar karena mereka bergantung pada tengkulak. Dalam situasi seperti ini, kemiskinan bukan disebabkan rendahnya produktivitas masyarakat, melainkan karena sistem infrastruktur tidak memberi ruang bagi produktivitas itu berkembang.
Dampak serupa terjadi pada sektor perdagangan. Harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah pedalaman dapat meningkat berkali-kali lipat dibandingkan daerah perkotaan akibat tingginya ongkos transportasi. Masyarakat akhirnya menghadapi dua tekanan sekaligus: pendapatan yang rendah dan biaya hidup yang tinggi.
Fenomena tersebut membentuk poverty trap atau jebakan kemiskinan, yaitu kondisi ketika masyarakat sulit meningkatkan kesejahteraan karena terhambat faktor-faktor struktural yang berada di luar kendali mereka.
Dalam konteks ini, pembangunan jalan tidak boleh dipandang semata sebagai proyek fisik. Jalan merupakan instrumen pemerataan ekonomi. Ketika negara gagal menghadirkan konektivitas yang memadai, negara secara tidak langsung membatasi kesempatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
Ketimpangan Hari Ini, Beban Generasi Esok
Dampak paling serius dari buruknya infrastruktur justru akan dirasakan pada masa depan.
Anak-anak di pedalaman harus menempuh perjalanan panjang melewati jalan rusak hanya untuk bersekolah. Saat cuaca buruk, kegiatan belajar bahkan dapat terhenti. Hambatan tersebut mempersempit kesempatan mereka memperoleh pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup.
Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor kesehatan. Distribusi tenaga medis, obat-obatan, maupun pelayanan kesehatan sering terhambat oleh akses transportasi yang buruk. Tidak mengherankan apabila berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penurunan stunting dan perbaikan kesehatan ibu dan anak, berjalan lebih lambat di wilayah terpencil.
Akibatnya, ketimpangan infrastruktur tidak hanya melahirkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketimpangan kesempatan antargenerasi. Anak yang lahir di desa terpencil menghadapi peluang yang jauh lebih kecil dibandingkan anak yang lahir di pusat kota. Jika kondisi ini terus berlangsung, kemiskinan akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, infrastruktur bukan hanya soal beton, aspal, atau jembatan. Infrastruktur adalah instrumen keadilan sosial yang menentukan siapa memperoleh kesempatan dan siapa yang terus tertinggal.
Membangun Keadilan dari Pinggiran
Pembangunan IKN seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan tersebut. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya gedung pemerintahan modern atau panjangnya jalan tol yang dibangun. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan wilayah pedalaman lainnya ikut merasakan manfaat kemajuan itu.
Kalimantan Timur tidak kekurangan sumber daya. Yang masih dibutuhkan adalah keberanian menjadikan pemerataan sebagai prioritas pembangunan. Selama masyarakat pedalaman masih harus melewati jalan berlumpur di atas tanah yang menghasilkan kekayaan triliunan rupiah setiap tahun, selama itu pula pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan keadilan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang patut dijawab bukanlah seberapa besar kekayaan Kalimantan Timur, melainkan untuk siapa kekayaan itu bekerja. Sebab sebuah daerah tidak layak disebut maju hanya karena pertumbuhan ekonominya tinggi. Kemajuan sejati baru terwujud ketika kekayaan alam mampu diterjemahkan menjadi kesempatan hidup yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh di pedalaman.
Itulah makna pembangunan yang sesungguhnya: bukan sekadar menciptakan pusat-pusat kemajuan, melainkan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal di belakang. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan