Oleh:
Ahmad Busri
Sekretaris Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) Kalimantan Timur, Sekjen Sedulur Paguyuban Jawa Tengah Gayeng Tenan (Sapu Jagat) Kaltim, Sekjen Paguyuban Demak Kalijogo Balikpapan Kaltim, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU).
----
JIKA membuka media sosial belakangan ini, mulai Instagram, TikTok, Facebook hingga grup WhatsApp warga, perbincangan tentang masa depan Balikpapan terasa semakin hangat. Berbagai figur mulai diperbincangkan sebagai calon pemimpin kota. Ada tokoh senior dan anak muda, akademisi dan pengusaha, nasionalis dan religius, hingga representasi gender.
Namun, di balik riuhnya percakapan politik dan manuver para kandidat, terdapat persoalan yang jauh lebih nyata: Balikpapan sedang menghadapi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan slogan dan popularitas.
Kelangkaan BBM, persoalan distribusi air bersih, banjir, kemacetan, hingga ancaman keselamatan akibat kendaraan berat merupakan sebagian persoalan yang dirasakan masyarakat. Status Balikpapan sebagai kota penyangga sekaligus pintu gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) justru membuat beban tersebut semakin besar.
Balikpapan tidak lagi sekadar kota minyak atau kota transit. Pembangunan IKN telah menempatkannya pada posisi strategis sebagai Beranda Nusantara. Arus manusia, barang, investasi, dan aktivitas ekonomi akan semakin deras. ASN, pekerja proyek, pelaku usaha, hingga masyarakat dari berbagai daerah terus berdatangan.
Arus tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan.
Jika tidak diantisipasi melalui perencanaan yang matang, pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan tekanan terhadap pelayanan publik, ketersediaan hunian, air bersih, transportasi, energi, pengelolaan sampah, hingga ruang ekologis kota.
Karena itu, Balikpapan tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan rutin. Kota ini membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca perubahan sekaligus bergerak cepat mencari solusi.
Jangan Hanya Menjadi Kota Penyangga
Persoalan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH) dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat menuntut pemerintah kota memiliki strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Wali kota ke depan tidak cukup hanya piawai mengelola administrasi pemerintahan. Ia harus mampu melihat Balikpapan dalam perspektif yang lebih luas: sebagai pusat jasa, perdagangan, logistik, pariwisata, industri bernilai tambah, dan ekonomi kreatif yang terhubung dengan kawasan IKN.
Pertumbuhan ekonomi juga harus memberi ruang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Jangan sampai pembangunan IKN hanya menghasilkan pusat-pusat ekonomi baru, sementara pelaku UMKM, pekerja lokal, pengusaha kecil, dan generasi muda Balikpapan hanya menjadi penonton. Pemerintah harus memastikan peluang tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan, peningkatan keterampilan, sertifikasi profesi, serta ruang usaha bagi masyarakat setempat.
Di sisi lain, derasnya arus pendatang membutuhkan kebijakan kependudukan yang tertib tetapi tetap manusiawi. Pemerintah harus mencegah munculnya kawasan kumuh dan potensi gesekan sosial tanpa menjadikan pendatang sebagai kelompok yang harus dicurigai.
Balikpapan membutuhkan pendekatan yang mampu mempertemukan warga lama dan warga baru dalam sebuah identitas bersama sebagai masyarakat kota.
Air, Banjir, dan Lingkungan
Tantangan Balikpapan juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografisnya. Kontur perbukitan, keterbatasan sumber air baku, persoalan banjir, serta tekanan terhadap kawasan ekologis membuat pembangunan kota harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Pertumbuhan penduduk berarti meningkatnya kebutuhan air bersih dan energi. Beban terhadap Waduk Manggar dan Teritip, sistem pengelolaan sampah, serta infrastruktur dasar lainnya akan semakin besar.
Karena itu, pemimpin mendatang harus berani mendorong inovasi, termasuk pengembangan teknologi pengolahan air dan sistem penyediaan air yang lebih terpadu.
Pada saat yang sama, kawasan ekologis seperti Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar harus diperlakukan sebagai aset strategis kota, bukan ruang kosong yang dapat dikorbankan demi ekspansi pembangunan.
Balikpapan tidak boleh memilih antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Transportasi Tidak Bisa Lagi Ditangani Parsial
Sebagai salah satu pintu utama menuju IKN, tekanan terhadap sistem transportasi Balikpapan juga semakin tinggi. Pelabuhan Semayang, Bandara SAMS Sepinggan, serta jaringan jalan kota menjadi bagian penting dari rantai mobilitas kawasan.
Kemacetan yang semakin sering terjadi dan persoalan kendaraan berat di titik-titik rawan menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur harus segera disiapkan menghadapi pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Kasus kecelakaan di Simpang Rapak menjadi pengingat bahwa persoalan transportasi bukan semata urusan kelancaran lalu lintas, tetapi menyangkut keselamatan manusia.
Diperlukan ketegasan pengaturan kendaraan berat, rekayasa lalu lintas, percepatan pembangunan jaringan jalan alternatif, serta transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan terintegrasi dengan kawasan IKN.
Lalu, Siapa Nakhodanya?
Dengan tantangan sebesar itu, Balikpapan membutuhkan pemimpin dengan setidaknya tiga karakter utama.
Pertama, pemimpin yang memiliki visi tata ruang dan keberpihakan ekologis. Ia harus memahami bahwa pembangunan kota bukan sekadar menambah gedung dan jalan, tetapi memastikan ruang hidup tetap aman dan nyaman bagi generasi mendatang.
Kedua, pemimpin yang memiliki kemampuan diplomasi dan negosiasi kuat. Balikpapan tidak dapat menghadapi konsekuensi pembangunan IKN sendirian. Pemerintah kota harus mampu bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan Otorita IKN untuk memperjuangkan dukungan anggaran, pembagian kewenangan, serta pembangunan infrastruktur yang terdampak oleh aktivitas penyangga IKN.
Ketiga, pemimpin yang mampu mentransformasikan ekonomi lokal. Ketergantungan terhadap sektor migas dan ekstraktif harus secara bertahap diimbangi sektor jasa, logistik, manufaktur bernilai tambah, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Yang tidak kalah penting, seluruh transformasi tersebut harus memberi tempat utama kepada masyarakat lokal.
Balikpapan sedang menulis sejarah baru. Keberhasilan IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia juga akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan kota yang menjadi beranda utamanya.
Karena itu, masyarakat jangan terjebak memilih pemimpin hanya berdasarkan baliho, popularitas, kemampuan berdebat, atau jumlah likes di media sosial.
Yang dibutuhkan adalah nakhoda yang mampu membaca zaman, memahami persoalan warga, berani mengambil keputusan, kuat bernegosiasi, berpihak kepada masyarakat, sekaligus menjaga lingkungan.
Balikpapan tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar pandai menjanjikan masa depan. Balikpapan membutuhkan pemimpin yang mampu menyiapkan masa depan itu sejak sekarang.
Sebab sebagai Beranda Nusantara, Balikpapan bukan sekadar pintu masuk menuju IKN. Ia adalah rumah bagi masyarakat yang telah lebih dahulu hidup, tumbuh, dan membangun kota ini.
Dan rumah yang baik bukan hanya terlihat megah dari depan. Ia harus aman, nyaman, adil, dan layak dihuni oleh semua orang. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan