Oleh:
Delly Akbar Lahay
Penulis, Aktivis, dan Praktisi Pendidikan Samarinda
KALTIMPOST.ID-Ada bangsa yang merayakan kemerdekaan dengan parade. Ada yang merayakannya dengan diskon belanja.
Kita punya cara yang lebih unik: memasang bendera di depan rumah, menyanyikan lagu perjuangan, lalu setelah upacara selesai kembali bertanya, “Kemerdekaan itu sebenarnya sudah sampai mana, sih?”
Pertanyaan itu terasa semakin lucu sekaligus getir ketika Indonesia memasuki usia 81 tahun. Secara umur kalender, kita sudah terlihat tua dan matang.
Secara infrastruktur, kita sudah membangun banyak hal. Secara teknologi, kita bahkan bisa memesan makanan sambil rebahan dan mengetahui gosip pejabat sebelum pejabatnya sendiri mengaku.
Baca Juga: Tak Perlu Lagi ke Luar Kaltim! RSPB Balikpapan Buka Layanan PRK Lasik Pertama, Segini Biayanya
Tetapi dalam urusan kesejahteraan, keadilan, kedaulatan, dan kualitas demokrasi, kita kadang masih seperti orang yang sudah membeli tiket pesawat, tetapi belum tahu apakah benar-benar berangkat.
Semar Diusung Petruk Pinokio
Dalam pewayangan, Semar adalah simbol kebijaksanaan rakyat. Petruk adalah tokoh jenaka yang sering mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa akal sehat bisa berubah menjadi tontonan.
Tetapi bagaimana kalau Semar justru diusung Petruk Pinokio? Inilah metafora politik yang menarik: pemimpin tampak besar, tetapi yang mengangkat justru tangan-tangan yang tidak selalu terlihat.
Mulut berbicara tentang kepentingan rakyat, sementara hidung Pinokio bertambah panjang setiap kali janji politik mulai kehilangan hubungan dengan kenyataan.
Kita tentu tidak sedang menuduh siapa pun. Ini sekadar wayang. Tetapi kalau wayang terasa terlalu mirip dengan kehidupan nyata, mungkin yang perlu diperiksa bukan wayangnya.
Baca Juga: DBH Bontang Kurang Salur Rp 427,9 Miliar, Baru Cair Rp 12,2 Miliar! Wali Kota Tagih Pemerintah Pusat
“Hei... Antek-Antek Asing!”
Setiap kali bangsa ini mengalami persoalan ekonomi, selalu ada mantra yang siap digunakan: “asing!”
Harga naik? Asing. Investasi masuk? Asing. Industri dikuasai modal besar? Asing. Bahkan kalau sandal jepit hilang sebelah, mungkin sebentar lagi akan muncul tuduhan bahwa ada “antek-antek asing” di baliknya.
Masalahnya bukan sekadar ada atau tidak ada kepentingan asing. Dalam dunia elite global, kepentingan ekonomi lintas negara adalah kenyataan.
Yang penting adalah apakah negara memiliki keberanian dan kecakapan untuk menentukan kepentingannya sendiri.
Jangan sampai kita terlalu sibuk berteriak, “Hei... antek-antek asing!” tetapi lupa bertanya: siapa yang menandatangani kontraknya?
Pidato Matematika
Kita juga memiliki jenis matematika yang sangat khas: matematika politik. Di sekolah, guru mengajarkan 2 + 8 = 10.
Baca Juga: Bukan Sekadar Seremoni HUT Ke-81 RI, Wali Kota Bontang Bagikan KTP hingga Remisi, Ini Penerimanya
Tetapi dalam pidato tertentu, kita bisa mendengar 2 + 8 = 11. Bahkan 2 + 10 = 13. Hebat. Einstein mungkin perlu lahir kembali untuk mempelajarinya.
Dalam matematika politik, angka bukan lagi soal hitungan, melainkan soal keyakinan. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, tinggal ganti cara menghitung. Kalau data tidak mendukung narasi, tinggal buat narasi yang lebih keras daripada data.
Padahal rakyat tidak membutuhkan sulap angka. Rakyat membutuhkan harga yang masuk akal. Sebanyak 19 juta lapangan pekerjaan yang nyata dinanti. Pendidikan yang berkualitas, serta pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Minum Kopi, Jadi Pintar
Kita memang bangsa kopi. Tetapi jangan sampai kopi dianggap sebagai kebijakan pendidikan. “Minum kopi, jadi pintar!”
Kalau sesederhana itu, negara tidak perlu membangun perpustakaan. Cukup bangun kedai kopi di setiap sekolah.
Kurikulumnya mudah: arabika untuk matematika, robusta untuk sejarah, cappuccino untuk berpikir kritis.
Masalah bangsa tentu tidak selesai dengan slogan. Kopi boleh membuat mata melek, tetapi tidak otomatis membuat kebijakan menjadi cerdas.
Naga Makin Kaya Raya, Miskin Makin Misqueen
Kemerdekaan akan terasa ganjil jika kekayaan tumbuh, tetapi pemerataan tertinggal. Di satu sisi, ada orang yang membicarakan investasi miliaran sambil santai menikmati makan malam.
Baca Juga: Pangdam VI/Mulawarman Hadiri HUT ke-81 RI di Samarinda, Tekankan Persatuan dan Pertahanan Bangsa
Di sisi lain, ada keluarga yang menghitung uang receh untuk menentukan apakah besok bisa membeli lauk. “Sang Naga makin kaya raya, miskin makin misqueen.”
Kalimat ini terdengar seperti candaan, tetapi di baliknya ada persoalan serius: ketimpangan. Negara boleh mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah pertumbuhan itu terasa sampai ke meja makan rakyat.
Celana “Rupiah ke Dolar” Makin Melorot
Nilai tukar juga kadang seperti celana yang karetnya mulai longgar: pelan-pelan melorot, lalu semua orang pura-pura tidak melihat. Anehnya, Pak Gemoy bilang rakyat belanja tak menggunakan dolar.
Ketika mata uang melemah, rakyat biasa ikut merasakan. Barang impor menjadi mahal, biaya produksi meningkat, dan akhirnya harga di pasar ikut menyesuaikan.
Yang menarik, ketika ekonomi sulit, rakyat diminta berhemat. Ketika rakyat berhemat, sebagian elite justru tampak semakin pandai menemukan ruang untuk menikmati kemewahan.
Harusnya Mahasiswa Jadi Presiden
Ada ironi lain. Negara ini membutuhkan gagasan baru, tetapi anak muda sering dianggap belum cukup matang untuk memimpin.
Baca Juga: Gratis 4.000 Bandeng! Torani Rayakan HUT ke-19 di Balikpapan dan Samarinda, Catat Jadwalnya
Padahal siapa tahu, justru mahasiswa kritis yang selama ini duduk di ruang kuliah, berdiskusi, berdemo, dan mengkritik pemerintah memiliki keberanian yang lebih segar daripada politisi yang sudah terlalu lama duduk di kursi kekuasaan.
“Harusnya mahasiswa jadi presiden,” mungkin terdengar seperti lelucon. Anehnya, yang memburu dan sering mengintimidasi mahasiswa malah jadi presiden, yang dulunya sempat dipecat dari militer.
Tetapi bukankah demokrasi memang seharusnya memberi ruang kepada generasi yang belum terlalu lama mengenal nyaman?
Om Mili dan Om Pol di Dapur MBG
Di balik banyak kebijakan besar, selalu ada institusi dengan pengaruh besar. Militer dan polisi adalah bagian penting dari negara.
Persoalannya muncul ketika peran keamanan dan pertahanan semakin dekat dengan wilayah sipil dan pengambilan kebijakan.
Metafora “Om Mili dan Om Pol di dapur MBG” menjadi lucu sekaligus serius: jangan sampai semua resep kebijakan terasa seperti dimasak oleh terlalu banyak koki.
Rakyat tentu membutuhkan negara yang kuat. Tetapi negara kuat bukan berarti semua urusan harus memiliki aroma seragam.
Rakyat Berhemat, tapi Dua Gemoy Berpesta
Inilah bagian paling menggelitik. Rakyat diminta efisien. Rakyat diminta mengurangi pengeluaran. Rakyat diajak hidup sederhana.
Baca Juga: Hasil Lab Temukan Bakteri E Coli pada Ayam Suwir MBG di Bontang, Penyebab Siswa Sakit Ditelusuri
Tetapi di tempat lain, pesta kekuasaan bisa berlangsung dengan menu yang jauh lebih mahal daripada makan malam sebagian keluarga selama berhari-hari.
Maka lahirlah paradoks: rakyat menghitung harga minyak goreng, sementara elite menghitung kursi.
Rakyat mencari promo, elite mencari posisi. Rakyat mengencangkan ikat pinggang, sementara “dua gemoy” seolah sedang menguji apakah ikat pinggang negara masih cukup panjang.
Di usia 81 tahun, Indonesia tentu sudah mencapai banyak kemajuan. Kita bukan lagi bangsa yang baru berdiri dan mencari pengakuan.
Kita sudah memiliki jalan tol, bandara, teknologi digital, demokrasi elektoral, dan generasi muda yang semakin terdidik.
Tetapi kemerdekaan bukan sekadar kemampuan membangun gedung tinggi. Kemerdekaan adalah ketika rakyat kecil tidak merasa menjadi penonton di rumah sendiri.
Karena itu, mungkin judul paling jujur untuk refleksi 81 tahun kemerdekaan adalah: sudah, tapi belum.
Sudah merdeka dari penjajahan, tetapi belum sepenuhnya merdeka dari ketimpangan. Sudah punya demokrasi, tetapi belum selalu bebas dari manipulasi. Sudah punya pembangunan, tetapi belum seluruh rakyat merasakan hasilnya.
Sudah punya pemimpin, tetapi masih harus memastikan bahwa pemimpin benar-benar berjalan dengan kehendak rakyat, bukan sekadar diusung oleh kepentingan yang bersembunyi di balik panggung.
Dan mungkin, pada akhirnya, kemerdekaan bukan pertanyaan, “Berapa tahun kita sudah merdeka?”, melainkan pertanyaan yang jauh lebih sederhana: setelah 81 tahun, apakah rakyat Indonesia sudah benar-benar merasa merdeka?
Kalau jawabannya “sudah, tapi belum”, berarti pekerjaan rumah bangsa ini belum selesai.
Bel kemerdekaan sudah berbunyi. Tinggal kita putuskan seperti kata Mbah Surip: bangun tidur-tidur lagi, atau malah mendapat upah mengupas bawang Rp 700 ribu per kilogram? (rd)
Editor : Romdani.