KALTIMPOST.ID - "Kekuasaan, melebarkan layar di laut lepas, punya godaannya sendiri. Kapal itu selamat bukan karena nakhodanya kuat. Kapal selamat karena sang nakhoda tahu ia bisa lemah.” Kutipan M Chatib Basri dalam artikelnya di Kompas (17/08/2026) berjudul “Odysseus dan Tali Republik” mengingatkan kita pada salah satu alegori paling memikat dalam ekonomi-politik.
Dalam mitologi Yunani, Odysseus meminta anak buahnya mengikat tubuhnya erat-erat pada tiang kapal saat melintasi pulau para Siren. Odysseus sadar akal sehatnya bisa lumpuh oleh nyanyian memikat yang menyesatkan pelaut hingga menabrakkan kapalnya ke karang tajam.
Dalam ekonomi-politik, "tali ikatan" itu adalah commitment mechanism (mekanisme komitmen): aturan institusional yang sengaja diciptakan untuk menahan pemerintah dari godaan pengeluaran jangka pendek (short-termism). Di Indonesia, salah satu "tali" terpenting penjaga kesatuan republik adalah Transfer ke Daerah (TKD).
Baca Juga: Produksi Terung Kaltim Anjlok 12 Persen, Kukar Masih Jadi Lumbung Utama
NYANYIAN SIREN DAN FENOMENA BENDERA DAERAH
Sebagaimana digambarkan Chatib Basri, pemerintah pusat hari ini berhadapan dengan nyanyian Siren baru: tingginya beban belanja proyek nasional, defisit anggaran, serta lonjakan bunga utang.
Demi menutup celah fiskal pusat, alokasi TKD dipangkas secara drastis. Hal ini mungkin terlihat seperti efisiensi yang logis. Namun, kebijakan ini mengabaikan realitas dasar ekonomi daerah yang masih menggantungkan 70–80 persen postur APBD-nya pada pusat.
Pemangkasan ini terasa makin kontradiktif ketika disandingkan dengan tema perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia: “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”. Bagaimana mungkin "keadilan" dan "kemakmuran" dapat diwujudkan jika ruang gerak fiskal daerah dilumpuhkan secara sepihak?
Baca Juga: Kasat Polairud Samarinda Dimutasi, Propam Dalami Dugaan Asusila
Dampaknya bukan sekadar ekonomi, melainkan juga psikologis-politik. Fenomena munculnya pengibaran bendera-bendera daerah mendampingi Merah Putih di momen Hari Kemerdekaan adalah alarm peringatan yang nyata.
Itu bukan sekadar selebrasi identitas lokal, melainkan bentuk gugatan tersirat atas hilangnya makna "keadilan sosial" dalam alokasi anggaran nasional. Ketika daerah penghasil kekayaan alam seperti Kaltim merasa kontribusinya disedot namun hak pembangunan daerahnya dipangkas, benih resistensi spasial mulai bertumbuh.
RESILIENSI VS KECEPATAN
Ekonomi institusional mengajarkan prinsip mendasar: institutions don’t buy speed, they buy resilience. Aturan dan komitmen diciptakan bukan untuk mengejar kecepatan belanja pusat jangka pendek, melainkan memastikan kapal besar bernama Indonesia tidak karam oleh retaknya hubungan pusat-daerah.
Memangkas TKD, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengorbankan resiliensi daerah demi menambal defisit pusat.
Pukulan ganda (double whammy) terjadi saat penerimaan asli daerah terkoreksi bersamaan dengan menyusutnya jaring pengaman dari pusat. Dampaknya terukur: proyek publik tersendat, perputaran uang melambat, dan kesenjangan antarwilayah bertambah lebar.
MENGIKAT KEMBALI TALI REPUBLIK
Odysseus selamat bukan karena merasa lebih kuat dari para Siren, melainkan karena ia tahu ia bisa lemah dan menghormati tali yang mengikatnya.
Baca Juga: 10 Toko Jamu di Balikpapan Terjaring Operasi, BPOM Ancam Pidana 12 Tahun
Mengekor premis utama Chatib Basri, TKD bukan sekadar instrumen bagi-bagi anggaran di APBN, melainkan tali perekat republik sebuah janji kebangsaan bahwa kekayaan Nusantara dikelola bersama demi mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Memotong TKD di tengah ekspektasi tinggi daerah adalah tindakan riskan yang dapat mengikis persatuan dan memicu resistensi spasial. Sudah saatnya pemerintah pusat kembali mengikatkan diri pada disiplin komitmen fiskal yang adil, rasional, dan proporsional.
Menjaga keadilan fiskal untuk Kaltim dan seluruh daerah adalah syarat mutlak agar tema HUT ke-81 RI tidak berhenti sekadar slogan, melainkan hadir nyata menjaga Merah Putih tetap berkibar kokoh dan tunggal di seluruh pelosok negeri. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo