Oleh:
Al-Farozil
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mulawarman, Peneliti Yayasan Tihang Lamin Adabi
INDONESIA sedang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Di saat yang sama, Samarinda mengusung visi sebagai Kota Pusat Peradaban. Namun, peradaban tidak lahir hanya dari jalan yang mulus, gedung yang megah, atau teknologi yang canggih. Peradaban lahir dari kualitas manusia yang menghidupi ruang tersebut.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan sekadar seberapa cepat pembangunan fisik diselesaikan, melainkan apakah kita juga sedang membangun manusia yang kelak mewarisinya. Kota dapat dibangun dengan teknologi, tetapi peradaban hanya dapat dibangun oleh manusia yang berilmu, beradab, dan berintegritas.
Sejak awal, pembangunan Indonesia sesungguhnya tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Pembangunan manusia yang berakhlak, berbudaya, dan beradab juga menjadi bagian dari cita-cita pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan IKN maupun cita-cita Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas manusianya.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat sejumlah fenomena sosial di kalangan generasi muda. Kasus aborsi yang melibatkan seorang mahasiswi asal Bontang di Samarinda pada akhir 2024, misalnya, menjadi pengingat bahwa tingginya jenjang pendidikan tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan moral.
Padahal, pendidikan memiliki mandat yang jauh lebih besar daripada sekadar mencerdaskan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, tantangan pendidikan hari ini bukan hanya bagaimana membuat generasi muda mengetahui sesuatu, tetapi bagaimana pengetahuan tersebut membentuk cara berpikir, sikap, dan pilihan hidup mereka.
Ketika yang Tabu Mulai Dianggap Wajar
Fenomena pergeseran nilai tersebut tidak berdiri sendiri. Perkembangan teknologi digital telah membuat generasi muda hidup dalam lingkungan informasi yang nyaris tanpa batas. Nilai, gaya hidup, dan pandangan tentang relasi antarmanusia datang dari berbagai arah dan tidak semuanya sejalan dengan nilai yang selama ini dijunjung masyarakat.
Dalam konteks ini, hasil penelitian Yayasan Tihang Lamin Adabi (TLA) patut menjadi bahan refleksi. Survei terhadap pelajar dan mahasiswa di sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada 2025–2026 menunjukkan bahwa 54,21 persen responden menganggap Friends with Benefits (FWB) sebagai hubungan yang wajar. Sebanyak 55,90 persen menilai hubungan tersebut dapat dilakukan jika didasarkan atas suka sama suka, sementara 46,69 persen menganggap hubungan tanpa komitmen sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Angka-angka tersebut tentu tidak dapat dimaknai bahwa mayoritas responden menjalani FWB. Temuan itu lebih tepat dibaca sebagai indikator perubahan cara pandang: sebagian generasi muda mulai melihat hubungan tanpa komitmen sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Yang perlu diperhatikan bukan semata perilakunya, tetapi perubahan cara berpikir yang mendahului perilaku tersebut.
Ketika sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu mulai dipandang biasa, sesungguhnya telah terjadi perubahan pada batas tentang apa yang dianggap benar, salah, pantas, atau tidak pantas.
Syed Muhammad Naquib al-Attas menjelaskan bahwa perilaku manusia berakar pada worldview, yakni cara seseorang memandang hakikat realitas, nilai, dan kebenaran. Dengan kata lain, perilaku tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari cara seseorang memahami dunia dan menentukan apa yang dianggap bernilai.
Karena itu, normalisasi hubungan tanpa komitmen tidak cukup dilihat sebagai persoalan perilaku individual. Ia juga perlu dibaca sebagai gejala perubahan worldview di tengah generasi muda.
Perubahan itu berlangsung secara perlahan. Media sosial, film, musik, influencer, hingga berbagai konten digital berulang kali menampilkan pola hubungan tertentu sebagai sesuatu yang lumrah. Dalam teori pembelajaran sosial Albert Bandura, manusia dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap lingkungan dan model sosial di sekitarnya.
Apa yang terus-menerus dilihat dan dinormalisasi pada akhirnya berpotensi membentuk persepsi. Batas antara yang dahulu dianggap tabu dan yang kini dianggap wajar pun dapat bergeser tanpa disadari.
Paradoks Pendidikan
Temuan penelitian TLA juga memperlihatkan sebuah paradoks.
Di satu sisi, mayoritas responden masih menganggap penting menjaga kehormatan diri, memandang hubungan seksual dalam ikatan pernikahan sebagai nilai yang ideal, serta mengakui pentingnya agama. Namun, di sisi lain, terdapat kecenderungan sikap yang relatif netral terhadap pengaruh media sosial, tekanan teman sebaya, kebutuhan afeksi, dan pengendalian emosi.
Paradoks ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai belum selalu bertransformasi menjadi kekuatan yang mampu membimbing seseorang ketika berhadapan dengan tekanan lingkungan.
Seseorang dapat mengetahui bahwa sesuatu itu baik, tetapi pengetahuan tersebut belum tentu cukup kuat untuk membuatnya memilih yang baik ketika berhadapan dengan tekanan teman sebaya, kebutuhan untuk diterima, dorongan emosional, atau derasnya pengaruh media digital.
Di sinilah pendidikan menghadapi tantangan yang lebih besar.
Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh interaksi berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya hingga lingkungan sosial yang lebih luas. Artinya, pembentukan karakter tidak mungkin dibebankan hanya kepada sekolah atau kampus.
Dalam perspektif al-Attas, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan loss of adab atau kehilangan adab. Masalahnya bukan semata kekurangan pengetahuan, melainkan ketidakmampuan menempatkan sesuatu secara tepat berdasarkan nilai dan kebenaran yang diyakini.
Ketika pendidikan terlalu menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi kurang memberi ruang bagi pembentukan cara pandang dan adab, ilmu berisiko kehilangan daya bimbingnya.
Manusia akhirnya mengetahui mana yang baik, tetapi tidak selalu memiliki keteguhan untuk memilihnya.
Syed Hossein Nasr mengingatkan bahwa krisis manusia pada akhirnya dapat berkembang menjadi krisis sosial dan ekologis. Ketika hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan kehilangan landasan moral, dampaknya tidak berhenti pada persoalan pribadi. Ia dapat menjelma menjadi persoalan peradaban.
IKN dan Masa Depan Manusia
Karena itu, pembangunan IKN dan pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
IKN memang membutuhkan infrastruktur, teknologi, pusat pemerintahan, transportasi, dan kawasan perkotaan yang modern. Namun, semua itu hanyalah perangkat. Yang akan menentukan wajah peradaban di dalamnya tetaplah manusia.
Begitu pula dengan Samarinda. Menjadi Kota Pusat Peradaban bukan hanya perkara memiliki ruang kota yang maju, tetapi juga melahirkan masyarakat yang memiliki budaya ilmu, adab, dan tanggung jawab sosial.
Fenomena normalisasi FWB menjadi salah satu pengingat bahwa pembangunan manusia membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pendidikan karakter tidak cukup diserahkan kepada sekolah dan kampus. Keluarga, komunitas, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, media, dan lingkungan digital harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan.
Kita membutuhkan lebih banyak ruang yang mempertemukan generasi muda dengan budaya ilmu: komunitas literasi, forum diskusi, pesantren mahasiswa, majelis taklim, organisasi kepemudaan, hingga ruang-ruang publik yang memungkinkan anak muda berdialog tentang nilai, relasi, tanggung jawab, dan masa depan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar larangan. Apalagi hanya mengandalkan hukuman setelah pelanggaran terjadi.
Dekadensi moral tidak akan selesai hanya dengan regulasi. Ia membutuhkan keteladanan, pembiasaan, dialog, dan pembinaan yang berlangsung terus-menerus.
Di sinilah budaya ilmu menjadi penting. Ilmu tidak berhenti pada kemampuan menjawab soal atau memperoleh gelar akademik. Ilmu seharusnya membantu manusia memahami siapa dirinya, bagaimana memperlakukan orang lain, apa yang bernilai, dan untuk apa pengetahuan digunakan.
Sebab, pembangunan peradaban pada akhirnya bukan perlombaan membangun gedung paling tinggi atau kota paling modern. Ia adalah proses panjang membentuk manusia yang mampu menggunakan kemajuan dengan tanggung jawab.
Jika IKN hendak menjadi simbol masa depan Indonesia, dan Samarinda hendak meneguhkan diri sebagai Kota Pusat Peradaban, maka keduanya membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik.
Keduanya membutuhkan manusia yang berilmu sekaligus beradab.
Dari budaya ilmu yang melahirkan adab itulah cita-cita Indonesia Emas 2045 semestinya bertumpu. Dengan begitu, IKN dan Samarinda tidak hanya menjadi simbol euforia kemajuan, tetapi juga ruang tumbuh bagi generasi yang mampu menjadikan ilmu, nilai, dan integritas sebagai fondasi peradaban Indonesia. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan