PUBLIC SCHOLARSHIP SERIES #01
Oleh:
Bambang Irawan
Guru Besar Administrasi Publik, Universitas Mulawarman
URUSAN dengan pemerintah sekarang semakin banyak yang bisa diselesaikan lewat layar telepon pintar. Mengurus izin, menyampaikan pengaduan, mengecek layanan, mengirim dokumen, bahkan berkomunikasi dengan pemerintah, semuanya semakin terdigital.
Tentu ini adalah sebuah kemajuan luar biasa, namun pernahkah kita bertanya: yang berubah hanya alatnya, atau cara pemerintah bekerja juga ikut berubah? Pertanyaan ini menjadi penting, karena membuat layanan menjadi terdigitalisasi tidak otomatis membuat pemerintahan ikut berubah. Saat ini kita melihat bahwa formulir kertas yang dipindahkan ke layar dianggap sudah terdigitalisasi. Antrean di loket yang diganti dengan antrean daring juga adalah upaya digitalisasi. Namun, perubahan yang sesungguhnya baru terasa ketika teknologi membuat pemerintah bekerja lebih sederhana, lebih terhubung, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih mudah melayani masyarakat.
Belajar dari Kalimantan Timur
Saya melihat persoalan ini cukup dekat di Kalimantan Timur. Dalam penelitian tentang pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya menemukan bahwa digitalisasi terus berkembang, tetapi persoalan lama belum seluruhnya hilang. Hal ini dapat diketahui bahwa antarbagian dalam struktur birokrasi belum semua terhubung dengan baik. Sistem dan data belum sepenuhnya terintegrasi, begitu juga dengan kemampuan aparatur juga belum merata.
Saya menyebutnya dalam arti sederhana: pemerintah bisa semakin digital, tetapi belum tentu cara kerjanya ikut berubah.
Temuan itu membuat saya sampai pada satu gagasan penting: SPBE jangan berhenti sebagai urusan memenuhi indikator, namun teknologi seharusnya dipakai untuk mengubah cara pemerintah bekerja. Karenanya, kita perlu bergerak melampaui kepatuhan. Pelajaran lain datang dari studi yang saya lakukan bersama sejumlah kolega di Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota sama-sama berada dalam kerangka kebijakan nasional dan sama-sama mendorong transformasi digital, namun perjalanan kelembagaannya tidak persis sama, di mana Balikpapan memiliki fondasi regulasi dan teknis yang relatif kuat, namun masih menghadapi friksi ego sektoral, sementara Samarinda menunjukkan dinamika kolaborasi dan integrasi yang berbeda.
Bukan soal kota mana yang lebih baik, namun menurut saya banyak pelajaran penting yang dapat dipetik dari kondisi ini, seperti: teknologi dan aturan yang relatif sama belum tentu menghasilkan kemampuan pemerintah yang sama.
Masalahnya Bukan Sekadar Aplikasi
Secara nasional, kita memang bergerak maju menuju pemerintahan digital yang ditandai dengan nilai SPBE nasional pada 2024 mencapai 3,12 dan masuk kategori baik. Hal ini berarti bahwa fondasi digital pemerintahan kita semakin kuat. Bahkan, menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, juga memberi gambaran yang menarik. Dalam Digital Government Outlook 2026, Indonesia terlihat sangat kuat pada aspek digital by design. Tetapi, masih ada ruang besar untuk memperkuat penggunaan data, integrasi platform, keterbukaan, dan layanan yang lebih proaktif.
Jadi, masalah kita ke depan bukan hanya sekadar kekurangan aplikasi, namun dihadapkan oleh tantangan, yaitu apakah pemerintah memiliki kemampuan untuk memakai teknologi dengan baik. Secara sederhana, pemerintah bukan hanya memiliki dan memanfaatkan teknologi, namun pemerintah juga harus punya pemimpin yang mampu mengarahkan perubahan, aparatur yang siap belajar, data yang bisa dipakai bersama, sistem yang saling terhubung, dan organisasi yang mau bekerja lintas batas. Dalam kajian studi administrasi publik, kemampuan seperti inilah yang dapat kita sebut sebagai digital governance capacity. Tanpa kemampuan ini, kita bisa saja menggunakan teknologi baru, namun masih menjalankan cara kerja lama.
Banyak Data, Tetapi Apakah Menjadi Pengetahuan?
Setiap hari pemerintah menghasilkan sangat banyak data: data penduduk, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, bantuan sosial, perizinan, pajak, lingkungan, transportasi, hingga pengaduan warga.
Tetapi, banyak data belum tentu berarti banyak pengetahuan, dan menurut saya data baru berguna ketika membantu pemerintah memahami masalah, membaca pola, menentukan prioritas, melihat kebutuhan warga, dan membuat keputusan yang lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk integrasi atas data–data yang diproduksi, di mana satu instansi harus bisa berbicara dengan instansi lain melalui data yang mereka hasilkan. Data tidak boleh berhenti di meja atau server masing-masing. Bahkan, masyarakat juga tidak seharusnya diminta berkali-kali memberikan data yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah, dan masyarakat juga tidak perlu memahami rumitnya struktur birokrasi untuk mendapatkan layanan.
Bagi Masyarakat, Pemerintah Adalah Satu: Dari Nilai Baik ke Dampak Nyata
Selama ini digitalisasi pemerintahan banyak didorong oleh aturan, standar, indeks, dan evaluasi. Itu penting. Pemerintah memang membutuhkan ukuran untuk mengetahui apakah proses digitalisasi bergerak maju.
Tetapi, setelah fondasinya semakin kuat, pertanyaannya juga harusnya naik kelas, bukan lagi hanya bertanya mengenai apakah pemerintah sudah punya aplikasi? Apakah layanan sudah daring? Atau apakah nilai SPBE sudah baik? Namun, yang perlu kita tanyakan adalah apakah keputusan pemerintah menjadi lebih baik? Apakah pelayanan lebih sederhana? Apakah data membuat kebijakan lebih tepat? Apakah antarinstansi lebih mudah bekerja bersama? Dan yang paling penting, lagi-lagi, apakah warga benar-benar merasakan perubahan atas itu semua? Di sinilah kita perlu bergerak dari sekadar patuh terhadap indikator menuju kemampuan menghasilkan perubahan nyata.
Pemerintah yang Siap Menghadapi Masa Depan
Teknologi akan terus berubah, dan mungkin hari ini kita berbicara tentang aplikasi dan integrasi data, namun besok pembicaraan akan semakin banyak tentang kecerdasan artifisial, analitik prediktif, dan teknologi baru lainnya.
Tetapi, satu hal tidak berubah, yaitu bahwa teknologi hanyalah alat, di mana peran utama ada di tangan manusia, kepemimpinan, cara organisasi bekerja, kemampuan menggunakan data, kemauan belajar, dan keberanian untuk berubah. Karenanya, agenda pemerintahan digital ke depan tidak cukup hanya mengejar pemerintah yang semakin digital. Kita membutuhkan pemerintah yang semakin cerdas menggunakan data, mampu membaca perubahan, cepat belajar, mudah beradaptasi, dan tetap mampu melayani ketika menghadapi gangguan.
Setelah bertahun-tahun bertanya, “Seberapa digital pemerintah kita?”, mungkin sekarang waktunya mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana tetapi lebih penting:
Seberapa jauh teknologi telah membuat pemerintah bekerja lebih baik bagi masyarakat?
Sebab, pemerintah yang benar-benar berubah bukanlah pemerintah yang sekadar memakai teknologi baru, namun dia adalah pemerintah yang mampu bekerja dengan cara baru. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan