PUBLIC SCHOLARSHIP #02
Oleh:
Bambang Irawan
Guru Besar Administrasi Publik Universitas Mulawarman
PEMIMPIN publik hampir selalu berbicara dengan angka: pertumbuhan ekonomi sekian persen, angka kemiskinan turun sekian persen, investasi mencapai sekian triliun, atau lapangan kerja bertambah sekian ribu. Kita mendengar dan mengonsumsi angka-angka seperti itu hampir setiap hari. Ada alasan mengapa angka sering digunakan.
Angka membuat sebuah pernyataan terdengar lebih kuat sekaligus memberi kesan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar pendapat, melainkan sesuatu yang dapat diukur. Karena itu, data menjadi bagian penting dalam komunikasi seorang pemimpin. Namun, setiap angka yang disampaikan juga membawa tanggung jawab.
Ketika presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat publik menyampaikan sebuah angka, masyarakat tidak hanya mendengarnya sebagai ucapan pribadi. Mereka menerimanya sebagai informasi dari pemerintah. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan: seberapa hati-hati seorang pemimpin publik seharusnya berbicara dengan data?
Angka Tidak Pernah Berdiri Sendiri
Bayangkan seorang kepala daerah mengatakan, “Investasi tahun ini meningkat 10 persen.” Apakah pernyataan itu salah? Belum tentu. Namun, kita juga belum tentu memahami keadaan sebenarnya.
Sepuluh persen dibandingkan dengan kapan? Investasi apa yang dihitung? Apakah itu target atau realisasi? Apakah kenaikan investasi tersebut menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat?
Angkanya bisa saja benar, tetapi tanpa konteks yang cukup, masyarakat akan memperoleh gambaran yang tidak utuh. Berbicara dengan data tidak sesederhana membedakan angka yang benar dan salah. Ada angka yang keliru, angka yang benar tetapi kehilangan konteks, dua angka yang dibandingkan dengan ukuran atau periode berbeda, hingga target yang disampaikan sedemikian rupa sehingga terdengar seperti capaian.
Karena itu, ada satu prinsip sederhana yang penting: data yang benar harus menghasilkan pemahaman yang benar. Bukan hanya ketepatan angka yang penting, tetapi juga ketepatan makna yang diterima masyarakat.
Semakin Besar Pengaruh, Semakin Besar Tanggung Jawab
Kekeliruan menyebut data tentu dapat dilakukan siapa saja. Namun, berbeda ketika hal itu disampaikan seorang pemimpin publik. Ucapannya dapat dikutip media, dipotong menjadi video pendek, disebarkan melalui media sosial, menjadi topik pembicaraan masyarakat, bahkan digunakan kembali oleh birokrasi sebagai rujukan.
Sebuah data dapat bergerak jauh setelah pidato selesai. Karena itu, tanggung jawab terhadap data semakin besar ketika seseorang memiliki otoritas publik yang semakin besar.
Bukan berarti seorang pemimpin harus menjadi ahli statistik atau menghafal seluruh data pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah kehati-hatian ketika sebuah angka dibawa ke ruang publik.
Data Tidak Lahir di Podium
Dari mana sebenarnya angka yang disampaikan seorang pemimpin berasal?
Pemimpin tidak menghitung sendiri angka kemiskinan, mengumpulkan data pengangguran, investasi, produksi pangan, stunting, atau pertumbuhan ekonomi. Semua angka itu menempuh perjalanan panjang dan berjenjang. Ada yang mengumpulkan, memeriksa, mengolah, menganalisis, menyusun laporan, hingga menyiapkannya menjadi bahan bagi pimpinan.
Bahkan, ada yang menerjemahkannya menjadi sejumlah angka penting dalam briefing atau naskah pidato. Barulah angka tersebut sampai kepada pemimpin. Artinya, persoalan data di podium bisa dimulai jauh sebelum pemimpin naik ke podium.
Dalam berbagai penelitian mengenai pemerintahan digital dan integrasi sistem pemerintahan, tantangannya sering kali bukan karena pemerintah kekurangan data, melainkan justru memiliki sangat banyak data. Persoalannya adalah bagaimana data dari berbagai organisasi dapat terhubung, konsisten, menggunakan definisi yang jelas, diperbarui tepat waktu, dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya.
Kualitas seorang pemimpin berbicara dengan data, dengan demikian, juga dipengaruhi kualitas sistem pemerintahan yang bekerja di belakangnya.
Ketika Data Menjadi Komunikasi Kebijakan
Begitu sebuah angka digunakan untuk menjelaskan masalah, keberhasilan, atau arah kebijakan kepada masyarakat, angka tersebut tidak lagi sekadar berada dalam tabel. Ia telah menjadi bagian dari komunikasi kebijakan.
Pengalaman dalam penelitian mengenai komunikasi kebijakan pemerintah melalui media sosial menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat tetap perlu dikomunikasikan kepada masyarakat.
Di sinilah komunikasi menjadi penting. Data yang baik, tetapi dijelaskan tanpa konteks, dapat menghasilkan pemahaman yang tidak utuh. Sebaliknya, persoalan yang rumit dapat menjadi lebih mudah dipahami ketika pemerintah mampu menjelaskan data secara sederhana, proporsional, dan terbuka.
Kemampuan berbicara dengan data bukan sekadar kemampuan menyebut angka, melainkan kemampuan menjelaskan apa arti angka tersebut.
Angka Hidup Lebih Lama daripada Pidato
Dahulu, sebuah pidato mungkin selesai ketika pemimpin turun dari podium. Hari ini tidak demikian. Satu kalimat dapat menjadi video pendek, bahkan satu angka dapat menjadi judul berita.
Dalam hitungan detik, informasi dapat berpindah ke Instagram, TikTok, X, grup WhatsApp, dan berbagai ruang percakapan publik. Di sana, data bertemu dengan pendapat, dukungan, kritik, interpretasi, bahkan informasi yang keliru.
Potongan ucapan seorang pemimpin juga dapat beredar tanpa kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena itu, prinsipnya sederhana: semakin cepat sebuah informasi menyebar, semakin penting ketelitian sebelum informasi itu disampaikan.
Mengoreksi sebuah angka setelah beredar luas hampir selalu lebih sulit daripada memastikan ketepatan dan konteksnya sejak awal.
Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemimpin
Namun, tidak adil jika seluruh persoalan dibebankan kepada orang yang berdiri di podium. Di belakang seorang pemimpin ada sistem pemerintahan, produsen data, birokrasi, analis, staf ahli, penyusun bahan pimpinan, hingga tim komunikasi. Mereka membantu mengubah begitu banyak data menjadi informasi penting yang akhirnya sampai kepada pemimpin.
Tanggung jawab terhadap data berjalan dua arah. Pemimpin bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, sedangkan pemerintah bertanggung jawab atas kualitas informasi yang diberikan kepada pemimpin.
Di sinilah persoalan data bertemu dengan governansi. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki banyak data, tetapi harus memastikan data tersebut berkualitas, terhubung, dapat ditelusuri, dan diterjemahkan menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan sekaligus menjelaskan keputusan kepada masyarakat.
Empat Pertanyaan Sebelum Berbicara dengan Data
Sebenarnya tidak harus rumit. Sebelum sebuah angka dibawa ke ruang publik, ada empat pertanyaan sederhana yang seharusnya menjadi kebiasaan.
Pertama, benar? Apakah angka tersebut sudah diverifikasi?
Kedua, dibandingkan dengan apa? Apakah periode, ukuran, dan konteksnya jelas?
Ketiga, sumbernya dari mana? Apakah angka tersebut dapat ditelusuri?
Keempat, apa yang akan dipahami masyarakat dari angka ini?
Pertanyaan terakhir mungkin justru yang paling penting. Sebelum bertanya apakah sebuah angka terdengar bagus dalam pidato, lebih penting bertanya: apakah angka ini membantu masyarakat memahami keadaan secara lebih utuh?
Ujungnya adalah Kepercayaan
Kepercayaan kepada pemerintah tidak dibangun hanya oleh satu pidato, begitu pula tidak serta-merta hilang karena satu kekeliruan menyebut angka. Namun, kredibilitas dibangun melalui kebiasaan.
Ketika masyarakat terbiasa melihat pemerintah menggunakan sumber yang jelas, memberikan konteks, membedakan target dari capaian, serta terbuka mengoreksi kekeliruan, komunikasi pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk dipercaya. Sebaliknya, jika masyarakat berulang kali harus bertanya apakah sebuah angka benar, dari mana sumbernya, atau apa yang sebenarnya dimaksud, kredibilitas komunikasi pemerintah dapat perlahan melemah.
Riset mengenai kepercayaan publik mengingatkan bahwa kebijakan tidak hanya berhadapan dengan persoalan apa yang diputuskan pemerintah, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan meresponsnya. Karena itu, berbicara dengan data pada akhirnya bukan hanya persoalan statistik, melainkan juga persoalan kepercayaan.
Berbicara dengan Data, Berbicara dengan Tanggung Jawab
Pemimpin publik tidak harus menjadi ahli statistik. Tidak mungkin seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota menghafal seluruh data pemerintahan.
Namun, ketika sebuah angka dibawa ke ruang publik, ada tanggung jawab yang menyertainya: memastikan angkanya benar, memberikan konteks, mengetahui sumbernya, dan memastikan cara menyampaikannya membantu masyarakat memahami keadaan secara lebih utuh.
Sebab, ketika seorang pemimpin publik berbicara dengan data, masyarakat tidak hanya mendengar angka. Mereka juga sedang menilai kredibilitas pemerintah yang berbicara kepada mereka. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan