Oleh:
Anggita Paramesti
Sr. Specialist, Project Development & Management YKAN
SETIAP tahun Indonesia seolah mengulangi pola yang sama. Titik panas meningkat, kebakaran meluas, asap menyelimuti langit, lalu negara bergerak dalam mode darurat. Helikopter dikerahkan, petugas berjibaku di lapangan, dan publik kembali bertanya: mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak kunjung terselesaikan?
Padahal, sebagian besar karhutla bukanlah bencana yang datang secara tiba-tiba. Kebakaran sering kali merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah berlangsung lama, mulai dari lemahnya tata kelola lahan, terbatasnya investasi bagi masyarakat di wilayah rawan kebakaran, hingga pilihan-pilihan pembangunan yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Satelit Terra/Aqua MODIS mencatat, hingga 31 Agustus 2026 terdapat 44.091 titik panas pada tingkat kepercayaan menengah-tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas areal terbakar telah mencapai lebih dari 202.000 hektare. Kalimantan menjadi wilayah yang paling terdampak dengan kontribusi sekitar 28 persen dari total luas kebakaran nasional.
Namun perhatian publik selama ini lebih banyak tersedot pada fase paling dramatis, yaitu ketika api sudah membesar dan nyaris di luar kendali. Kita melupakan fase terpenting yang harus dikawal bersama, yakni fase pencegahan.
Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebakaran, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan, masyarakat seharusnya menjadi aktor utama dalam strategi pencegahan karhutla. Mereka bukan sekadar pelengkap program atau bahkan pihak yang disalahkan ketika bencana terjadi.
Desa Malikian dan Pelajaran dari Gambut
Desa Malikian di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana pencegahan karhutla seharusnya dibangun. Desa yang berpenduduk sekitar 4.500 jiwa ini berada di kawasan dengan hamparan gambut terluas di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Mempawah-Sungai Duri.
Karakteristik pengelolaan lahannya cukup beragam. Di kawasan ini terdapat hutan produksi, area pertambangan, hingga perkebunan milik masyarakat. Selain menanam sayur dan buah, sebagian warga mulai beralih ke kelapa sawit yang dianggap mampu memberikan pendapatan lebih tinggi dan stabil.
Meski memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan pengaturan iklim, gambut sering dipandang sebagai lahan yang sulit dikelola. Tingkat kesuburannya rendah, keasamannya tinggi, dan kondisinya cenderung basah. Akibatnya, praktik pengeringan lahan kerap menjadi jalan pintas yang dipilih untuk membuka area budidaya.
Setelah lahan mengering, pembakaran sering dilakukan untuk membersihkan dan menyiapkan lahan tanam. Praktik ini umumnya berkembang dari pengetahuan turun-temurun dan proses saling belajar antarwarga.
Di tengah tantangan tersebut, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan gambut yang lebih berkelanjutan.
Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pembuatan dolomit organik untuk menyeimbangkan pH tanah, peninggian bedeng tanaman agar tidak terendam air, penilaian pasar untuk mengidentifikasi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan karakteristik gambut, hingga pengembangan sumber mata pencaharian alternatif seperti peternakan.
Selain itu, dilakukan pula modifikasi peralatan pertanian, seperti kultivator, agar lebih sesuai untuk kondisi lahan gambut. Salah satu buah manis dari upaya-upaya tersebut yaitu dengan diperolehnya Malikian sebagai Desa Proklim pada pertengahan 2026.
Saat ini, warga Malikian, khususnya 30 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), berada dalam kondisi siaga menyusul meningkatnya potensi karhutla di Kabupaten Mempawah. Berbekal pengalaman menghadapi kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya, mereka semakin aktif melakukan patroli rutin untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Mempertanyakan Kebijakan yang Pro-Pencegahan
Pengalaman Malikian menunjukkan bahwa pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan peralatan pemadaman. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memiliki "senjata" yang memadai untuk mencegah kebakaran sejak awal.
Senjata tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, akses informasi, kelembagaan yang kuat, dukungan teknologi, hingga peluang ekonomi yang memungkinkan mereka hidup sejahtera tanpa harus merusak gambut.
Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah: seberapa besar sumber daya yang telah kita investasikan untuk tujuan tersebut?
Berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat kelembagaan Masyarakat Peduli Api, mendukung praktik budidaya tanpa bakar, memperbaiki akses pasar bagi produk-produk ramah gambut, atau mengembangkan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan? Pada titik inilah politik anggaran dan arah kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pendampingan masyarakat. Sebab pada akhirnya, pencegahan kebakaran merupakan hasil dari pilihan-pilihan pembangunan yang dibuat hari ini.
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika, pada saat yang sama, Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, yang berjarak sekitar satu jam dari Desa Malikian, tengah dipersiapkan sebagai pusat hilirisasi sawit.
Sejumlah perusahaan juga mulai membangun fasilitas pengolahan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di kawasan tersebut. Kehadiran industri ini tentu membuat komoditas sawit semakin menarik secara ekonomi.
Sebaliknya, berbagai alternatif mata pencaharian yang lebih ramah gambut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, hingga dukungan infrastruktur. Akibatnya, pilihan yang lebih berkelanjutan sering kali kalah menarik dibandingkan aktivitas ekonomi yang menawarkan keuntungan lebih cepat dan pasti.
Tentu, pengembangan industri merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Namun, kita perlu bertanya lebih jauh: sejauh mana arah pembangunan tersebut ikut mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan? Sejauh mana investasi yang masuk turut menciptakan insentif bagi masyarakat untuk menjaga gambut tetap basah, mempertahankan tutupan hutan, dan mencegah kebakaran sebelum terjadi?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan keberhasilan pencegahan karhutla dalam jangka panjang.
Ancaman El Niño menjadi pengingat bahwa pendekatan lama tidak lagi memadai. Ketahanan terhadap karhutla tidak ditentukan oleh banyaknya helikopter yang siap diterbangkan ketika kebakaran terjadi, melainkan oleh kuatnya sistem pencegahan yang dibangun jauh sebelum musim kemarau tiba.
Pada akhirnya, krisis api tidak muncul begitu saja. Ia merupakan konsekuensi dari krisis pencegahan, yaitu serangkaian keputusan yang diambil jauh sebelum musim kering datang. Karena itu, keberhasilan mengatasi karhutla tidak seharusnya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, melainkan dari seberapa efektif kita mencegah api itu muncul sejak awal. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan