Djoko Setijowarno. Oleh:
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Krayan adalah salah satu kawasan perbatasan Indonesia yang memperlihatkan betapa pentingnya konektivitas bagi kehidupan masyarakat.
---
BERADA di dataran tinggi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, wilayah Krayan memiliki posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan geografis yang tidak sederhana.
Persoalannya bukan semata-mata jarak. Keterbatasan jalan, ketergantungan pada penerbangan perintis, kondisi medan, serta sulitnya distribusi barang membuat masyarakat Krayan menghadapi keterisolasian dalam berbagai aspek kehidupan.
Wilayah Krayan terdiri atas lima kecamatan. Kondisi geografisnya membuat transportasi sungai tidak dapat menjadi solusi utama karena sebagian aliran sungainya kecil. Sementara itu, jaringan jalan yang menghubungkan antarkecamatan maupun menuju Malinau belum memberikan konektivitas yang dapat diandalkan sepanjang tahun.
Transportasi udara akhirnya menjadi salah satu urat nadi utama masyarakat. Bandara Yuvai Semaring di Long Bawan menjadi pintu utama mobilitas masyarakat Krayan, sementara sejumlah lapangan terbang lainnya menopang akses masyarakat di kecamatan-kecamatan sekitar. Penerbangan perintis menjadi penting karena bukan hanya menyangkut mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transportasi udara di Krayan tidak semestinya dipandang sebagai pengganti jalan darat. Penerbangan perintis tetap dibutuhkan, tetapi konektivitas darat yang layak harus menjadi fondasi jangka panjang.
Jalan yang Menentukan Kehidupan
Masalah terbesar berada pada konektivitas darat. Sejumlah ruas jalan di kawasan Krayan masih berupa tanah dan sangat dipengaruhi kondisi cuaca.
Pada musim kemarau, perjalanan antarkecamatan masih dapat dilakukan dalam hitungan jam. Namun ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, kondisi jalan dapat berubah menjadi lumpur dan menghambat perjalanan. Bahkan, longsor dapat memutus akses pada ruas-ruas tertentu.
Jalan yang seharusnya menjadi penghubung antarkecamatan justru berubah menjadi faktor ketidakpastian. Barang yang seharusnya dapat diangkut melalui darat harus mengandalkan moda udara dengan kapasitas dan frekuensi terbatas.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap harga barang. Dalam situasi jalan tidak dapat dilalui, biaya distribusi meningkat dan masyarakat harus membayar kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kenyamanan perjalanan. Ketika jalan tidak berfungsi, hasil pertanian masyarakat juga kesulitan dibawa keluar. Produk lokal kehilangan akses menuju pasar, sementara kebutuhan masyarakat harus didatangkan dengan ongkos yang lebih mahal.
Dengan demikian, jalan di Krayan bukan sekadar infrastruktur transportasi. Jalan merupakan bagian dari rantai ekonomi masyarakat.
Perbatasan yang Menghadap Tetangga
Kedekatan Krayan dengan Sarawak, Malaysia, menghadirkan situasi yang unik. Secara geografis, masyarakat di sejumlah wilayah Krayan memiliki akses yang relatif dekat menuju Bakelalan di Malaysia.
Di sisi lain, akses menuju pusat pemerintahan dan distribusi di dalam negeri jauh lebih sulit. Jalan menuju Malinau yang panjang dan menghadapi medan berat membuat biaya angkutan meningkat.
Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tentu akan mencari pilihan yang paling mudah dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut tidak tepat semata-mata dibaca sebagai persoalan ketergantungan masyarakat kepada negara tetangga. Ini merupakan konsekuensi dari perbedaan aksesibilitas.
Jika barang dari negara tetangga lebih mudah masuk dibandingkan barang dari wilayah Indonesia sendiri, maka persoalannya berada pada konektivitas domestik yang belum optimal.
Karena itu, membangun jalan menuju Krayan juga berarti membangun akses pasar bagi produk masyarakat sendiri. Beras Adan Krayan, garam gunung, dan berbagai produk pertanian lokal membutuhkan jalur distribusi yang memungkinkan produk tersebut masuk ke pasar yang lebih luas dengan biaya angkut yang wajar.
Dampak yang Multidimensional
Keterisolasian Krayan kemudian berkembang menjadi persoalan multidimensional.
Pertama, biaya logistik menjadi tinggi. Ketergantungan terhadap transportasi udara membuat kapasitas angkutan barang terbatas dan biaya distribusi meningkat. Harga kebutuhan pokok, BBM, material bangunan, hingga kebutuhan rumah tangga ikut terdampak.
Kedua, aktivitas ekonomi masyarakat menjadi rentan. Hasil pertanian tidak selalu dapat dibawa keluar ketika jalan terputus atau penerbangan terganggu. Petani akhirnya menghadapi persoalan bukan hanya pada produksi, tetapi juga pemasaran.
Ketiga, layanan kesehatan menghadapi tantangan serius. Masyarakat yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap harus mempertimbangkan ketersediaan transportasi dan kondisi cuaca. Dalam keadaan darurat, keterlambatan perjalanan dapat menjadi persoalan besar.
Keempat, ketahanan energi dan pangan ikut terpengaruh. Ketika distribusi BBM dan bahan pangan sangat bergantung pada satu moda transportasi, gangguan pada moda tersebut dapat segera menimbulkan kelangkaan.
Kelima, akses pendidikan juga ikut terdampak. Mobilitas pelajar, mahasiswa, guru, tenaga kesehatan, serta distribusi fasilitas pendidikan membutuhkan konektivitas yang stabil.
Artinya, persoalan jalan di Krayan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat.
PLBN dan Jalan Harus Berjalan Bersama
Kawasan perbatasan membutuhkan lebih dari sekadar bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Infrastruktur perbatasan harus dibangun sebagai satu sistem.
PLBN Long Midang di Kecamatan Krayan Barat memiliki posisi strategis sebagai pintu perbatasan menuju Bakelalan, Sarawak. Namun keberadaan sebuah bangunan perbatasan tidak akan optimal apabila akses menuju dan dari kawasan tersebut belum ditopang jaringan jalan yang memadai.
BNPP sendiri telah menempatkan peningkatan akses jalan menuju Krayan sebagai bagian penting dalam pengembangan kawasan perbatasan.
Karena itu, pembangunan PLBN, jalan paralel perbatasan, jalan penghubung antarkecamatan, jembatan, serta sarana transportasi lainnya harus dilihat sebagai satu kesatuan.
Konektivitas bukan sekadar membuka jalan agar kendaraan bisa lewat. Konektivitas harus mampu memastikan barang bergerak, orang dapat bepergian, layanan publik hadir, dan kegiatan ekonomi berlangsung sepanjang tahun.
Jangan Berhenti pada Jalan yang Tembus
Penuntasan konektivitas darat Malinau–Krayan melalui jaringan jalan perbatasan harus menjadi perhatian serius. Jalan yang sudah tembus belum otomatis berarti persoalan selesai.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang dapat digunakan secara aman dan andal sepanjang tahun.
Peningkatan kualitas jalan dari tanah menjadi jalan dengan struktur yang sesuai kondisi geografis setempat menjadi bagian penting. Di kawasan dengan curah hujan tinggi dan medan berat, pembangunan tidak cukup hanya mengejar panjang jalan yang terbuka, tetapi juga harus memperhatikan kualitas perkerasan, drainase, jembatan, serta penanganan titik rawan longsor.
Program Inpres Jalan Daerah dapat diarahkan untuk memperkuat konektivitas jalan daerah yang menjadi penghubung dengan jaringan jalan nasional dan jalan paralel perbatasan.
Pemerintah juga perlu menetapkan target yang jelas, termasuk ruas mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, berapa kebutuhan anggarannya, serta kapan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Kawasan perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai halaman depan negara ketika berbicara mengenai keamanan dan kedaulatan. Ia juga harus dipandang sebagai ruang hidup masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi.
Kehadiran negara pada akhirnya tidak hanya terlihat dari pos penjagaan atau bangunan perbatasan. Kehadiran negara juga terasa ketika anak-anak dapat bersekolah dengan mudah, pasien dapat memperoleh layanan kesehatan tepat waktu, petani dapat mengangkut hasil panen, dan kebutuhan pokok dapat tiba dengan harga yang wajar.
Krayan tidak membutuhkan sekadar janji bahwa pembangunan akan menjangkau wilayah pinggiran. Masyarakat membutuhkan konektivitas yang benar-benar bekerja.
Sebab, di beranda terdepan negara, kedaulatan tidak cukup hanya dijaga dengan semboyan. Kedaulatan juga harus hadir melalui jalan yang menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintahan.
Jika konektivitas Krayan tuntas, maka jalan itu bukan hanya menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Jalan tersebut juga menghubungkan masyarakat perbatasan dengan kesempatan, pelayanan publik, pasar, dan masa depan yang lebih terbuka. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan