Oleh
Ahmad Busri
Sekretaris IKA UB Kaltim
Sekjen Sapu Jagat Kaltim
Sekjen Paguyuban Demak Kalijogo Balikpapan
PP ISNU Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
KALTIMPOST.ID-Bayangkan perasaan seorang pemilik warung makan kecil di pinggir jalan utama salah satu kabupaten di Kaltim. Jam menunjukkan pukul 12 siang, waktu di mana pesanan makan siang warga sedang ramai-ramainya.
Tiba-tiba, pesan singkat berisi pemberitahuan jadwal pemadaman masuk ke ponselnya. Tak lama kemudian, jepret! Lampu padam, mesin pendingin mati, dan kipas angin berhenti berputar.
Bahan makanan segar yang disimpan di kulkas mulai mencair dan berisiko busuk. Sementara itu, pembeli satu per satu batal mampir karena gerah.
Cerita serupa dialami pemilik toko kelontong yang es krimnya meleleh, hingga pengusaha sablon lokal yang mesin cetaknya mendadak mogok di tengah kejar tayang pesanan.
Baca Juga: Seniman Balikpapan Lukiskan TNI Modern, Kodam VI/Mulawarman Beri Penghargaan kepada Enam Pemenang
Pemadaman listrik selama 3 sampai 4 jam, baik siang maupun malam hari, bukan lagi sekadar jadwal rutin di lembar pemberitahuan. Ini pukulan telak yang merusak dapur dan penghasilan harian masyarakat kecil.
Kisah-kisah di lapangan itu memperlihatkan kenyataan pahit. Komitmen besar bangsa kita untuk mengejar target bebas emisi pada masa depan masih terasa jauh dari kata adil bagi warga di tingkat bawah.
Di tengah berbagai proyek infrastruktur nasional, pemenuhan hak paling dasar berupa listrik yang stabil justru masih kumat-kumatan.
Satu pertanyaan mendasar yang muncul dari keringat para pelaku usaha kecil. Apakah pembangunan energi kita hari ini sudah benar-benar memikirkan nasib warga di pelosok, atau cuma bagus di atas kertas saja?
Paradoks itu terlihat sangat jelas di tanah Kaltim. Sebagai daerah yang selama ini mengeruk dan menyumbang energi untuk nasional, bahkan kini menjadi tuan rumah bagi benteng masa depan Indonesia, kawasan ini justru masih kerap didera pemadaman listrik bergilir alias biarpet.
Mati lampu yang berulang bukan cuma bikin jengkel warga, tapi juga membuktikan betapa rentannya sistem kelistrikan kita. Selama ini, kita terlalu bergantung pada pasokan yang terpusat dan bahan bakar fosil.
Untuk memutus rantai masalah ini, kita harus berani ubah cara berpikir. Fokus pembangunan harus digeser ke kemandirian desa melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
Jika melihat dokumen resmi, angka pasokan listrik di Kaltim memang kelihatan melimpah. Laporan statistik mencatat angka distribusi daya yang besar, dan hampir semua rumah tangga dilaporkan sudah menikmati listrik. Dari sudut pandang data resmi, urusan listrik di daerah ini seolah-olah sudah aman dan rampung.
Namun, kalau kita mau jujur dan turun langsung ke lapangan, kenyataannya beda jauh. Laporan operasional penyedia daya utama menunjukkan angka rasio desa berlistrik murni dari jaringan utama masih menyisakan celah lebar. Sampai hari ini, puluhan desa di pedalaman dan pelosok Kaltim sama sekali belum tersentuh aliran listrik yang stabil.
Baca Juga: Permintaan Tenun Ikat Sukan Tengah Tinggi, Berau Kekurangan Penenun Muda untuk Menjaga Produksi
Masalah itu makin parah gara-gara gelombang mati lampu yang merembet dari kota sampai ke ujung desa. Durasi padam yang makan waktu 3 hingga 4 jam sehari bukan cuma soal lampu mati.
Bagi warga yang menggantungkan hidup dari warung, laundry, akuarium ikan, toko es, atau usaha rumahan frozen food, mati lampu adalah rugi murni. Ekonomi warga tersendat, dan potensi desa ikut mandek setiap kali aliran listrik diputus.
Kenapa wilayah yang kaya batu bara ini justru terus-terusan kena krisis listrik? Kalau kita bedah, ada tiga sumbatan utama yang bikin masalah ini berulang:
Pertama, jebakan ketergantungan pada batu bara. Kaltim memang produsen batu bara terbesar di Indonesia, tapi listrik untuk warganya sendiri kerap jadi korban.
Saat harga komoditas global melonjak naik, pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri sering tersendat. Pengelola pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) harus pontang-panting mengamankan stok bahan bakar. Begitu rantai pasokan terganggu, produksi listrik langsung anjlok.
Kedua, sistem terpusat yang gampang ambruk. Kelistrikan di Kaltim sangat bergantung pada satu jaringan interkoneksi besar.
Ketika beberapa unit pembangkit utama milik mitra swasta mengalami gangguan teknis atau jadwal perawatan besar-besaran secara bersamaan, cadangan daya kita langsung minus. Karena sistemnya menyatu dan terpusat, masalah di satu pembangkit besar bakal bikin mati lampu beruntun di daerah lain.
Ketiga, benteng geografis dan biaya yang mahal. Untuk menjangkau desa-desa di pelosok pedalaman, seperti di kawasan Mahakam Ulu atau Kutai Barat, membentangkan kabel transmisi menembus hutan dan sungai butuh modal raksasa.
Akibatnya, warga di pelosok dibiarkan bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Padahal mesin diesel butuh solar yang harganya mahal, pengirimannya susah, berasap pekat, dan mesinnya sering rusak.
Untuk menghadirkan keadilan bagi warga desa, kita harus berani lepas dari jebakan bahan bakar fosil yang rapuh selama ini. Solusi jangka panjang yang paling masuk akal untuk Kaltim adalah membangun kemandirian listrik desa melalui tiga langkah nyata:
Baca Juga: CT Scan Baru Jadi Kebutuhan Mendesak, RSUD dr Abdul Rivai Berau Bakal Terima Alkes Rp 150 Miliar
Langkah pertama, membangun PLTS komunal off-grid atau mandiri. Kaltim punya paparan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Memasang sistem panel surya terpadu di tingkat desa tanpa tergantung jaringan pusat adalah langkah teknis paling pas dan cocok.
Kelebihannya jelas: kalau jaringan pusat mendadak mati total, desa yang punya PLTS mandiri bakal tetap terang benderang. Warga tidak perlu pusing lagi memikirkan pasokan solar atau batu bara, dan udara desa tetap bersih.
Langkah kedua, menyerahkan pengelolaan ke BUMDes dan Koperasi Desa. Menjaga keberlanjutan listrik tenaga surya bukan cuma soal bagi-bagi alat panel surya, tapi bagaimana merawatnya agar tidak mangkrak.
Pengoperasian PLTS komunal wajib dipegang langsung oleh BUMDes atau koperasi setempat. Melalui iuran listrik bulanan yang disepakati warga, desa punya dana abadi untuk pemeliharaan rutin, beli baterai cadangan, dan bayar gaji anak-anak muda lokal yang sudah dilatih jadi teknisi.
Cara itu memutus kebiasaan lama di mana proyek bantuan pemerintah sering terbengkalai begitu ada kerusakan kecil karena tidak ada yang merawat.
Langkah ketiga, menyambungkan listrik dengan usaha produktif warga (productive use of energy). Listrik melimpah dari matahari di siang hari jangan cuma habis buat menyalakan lampu atau televisi, tapi harus dipakai untuk memutar roda ekonomi desa.
Listrik bisa dipakai menyalakan mesin es pendingin (cold storage) milik nelayan, mesin pengering hasil kebun sawit atau karet, hingga alat pengolah hasil tani.
Kalau usaha warga jalan dan penghasilan naik, desa punya modal yang cukup untuk merawat dan menjaga agar listrik mereka tetap menyala selamanya.
Jeritan para pemilik warung makan, pengusaha toko, dan warga desa yang harus pasrah menerima surat pemberitahuan mati lampu berjam-jam adalah alarm keras buat kita semua.
Sungguh tidak adil membiarkan warga di daerah lumbung energi nasional terus hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian.
Baca Juga: Berau Jadi Pilot Project Perlinsos Digital, Penerima Bansos Wajib Validasi Data lewat IKD
Menghadirkan listrik desa yang mandiri dan ramah lingkungan bukan lagi sekadar pilihan bonus, melainkan hak warga yang wajib dipenuhi.
Para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang energi harus berani melakukan desentralisasi pasokan daya.
Memberi kepercayaan dan modal kepada desa untuk mengelola energinya sendiri melalui PLTS komunal adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga.
Dengan melahirkan ribuan desa mandiri energi yang terbebas dari jebakan fosil, kita bukan cuma menyembuhkan Kaltim dari biarpet setiap hari, tapi sedang menyalakan kemandirian ekonomi dengan energi bersih yang menjaga kelestarian bumi sekaligus mengokohkan kedaulatan bangsa. (rd)
Editor : Romdani.