Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Pengusaha Batik Tulis Madura
KALTIMPOST.ID, 17 tahun sejak batik diakui UNESCO, industri batik kita mengalami pasang surut. Demikian pula dengan pelaku UMKM dan perajin batik yang menggantungkan hidup di dalamnya, nasibnya acapkali terkatung-katung. Sebagian pengusaha memutuskan untuk gulung tikar. Sebagian pembatik memilih “gantung canting”. Itu semua dilatarbelakangi dengan alasan yang sangat rasional bahwa industri hari ini dinilai tidak menjanjikan secara ekonomi. Tidak usah terkejut jika beberapa kampung batik mulai terasa sepi pengunjung. Permintaan akan batik tulis, cap, atau cap dan tulis, cukup merosot tajam.
Seperti halnya di Kampung Batik Klampar, Pamekasan, tempat di mana saya berjualan batik. Berdasarkan pengamatan saya selaku pelaku UMKM batik, beberapa tahun belakangan ini, Kampung Batik Klampar memang begitu sepi. Perajin dan pelaku UMKM mulai berbondong-bondong banting setir alias alih profesi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Gejala semacam itu, hemat saya, juga bisa saja terjadi di sentra-sentra batik lainnya di Indonesia. Baik itu di Pekalongan, Solo, Lasem, Yogyakarta, dan sebagainya. Tentu saja ini menjadi sinyalemen kuat agar industri batik kembali diperkuat.
Baca Juga: Kredit Kaltim Melaju, UMKM Tertinggal
Apalagi penguatan industri batik ini sebenarnya juga selaras dengan Asta Cita ke-5 Presiden Prabowo Subianto, yaitu “Mewujudkan kedaulatan ekonomi berbasis keunggulan sumber daya nasional”, serta Asta Cita ke-6, yaitu “Memperkuat budaya bangsa”. Asta Cita tersebut diharapkan tidak hanya berhenti di atas kertas. Kita semua menanti gebrakan dan terobosan pemerintah untuk menstimulus industri batik agar kembali menggeliat. Sebab, jika tidak diperhatikan betul, lambat laun setiap sentra batik di seluruh Indonesia akan sepi. Bahkan bukan tidak mungkin, kampung-kampung batik yang ada hanya akan tinggal cerita sebab perajin dan pelaku UMKM di dalamnya memilih berhenti bekerja.
Terutama dalam hal ini adalah perajin batik sebagai ujung tombak pelestarian budaya batik, hemat saya, perlu mendapatkan atensi khusus. Lebih-lebih persoalan yang kita hadapi saat ini bukan sekadar industri batik yang lesu. Namun, juga krisis pembatik. Regenerasi pembatik ternyata tidak berjalan sebagaimana kita harapkan. Anak-anak yang lahir, tumbuh, besar dari keluarga pembatik, justru kehilangan minat untuk menggeluti dunia batik. Beberapa alasan mengemuka. Mulai dari profesi pembatik yang dinilai tidak memberikan jaminan kepastian penghasilan, memerlukan ketekunan dan jiwa seni, jenjang karier tidak jelas, hingga lebih cocok bagi orang tua. Ditambah lagi, menghasilkan batik sendiri memang membutuhkan kesabaran yang ekstra mengingat dalam prosesnya cukup menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ini berlawanan dengan sebagian pemuda hari ini yang cenderung berkeinginan segala sesuatunya serba cepat dan instan.
Baca Juga: Surya untuk Desa: Jalan Keberlanjutan Mengakhiri Biarpet di Benua Etam
Kondisi tersebut menciptakan ketidakpuasan ekonomi yang mendorong generasi muda untuk mencari alternatif pekerjaan yang dianggap lebih menguntungkan. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi pastinya akan berdampak pada proses transfer pengetahuan dan kemampuan membatik antargenerasi. Meskipun banyak anak pembatik telah mengenal teknik membatik sejak usia dini melalui lingkungan keluarga, pengetahuan tersebut tidak berkembang menjadi pilihan karier ketika mereka memasuki usia produktif. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara keberadaan pengetahuan budaya yang masih tersedia dan jumlah individu yang bersedia melanjutkan profesi tersebut.
Menyikapi krisis pembatik dan industri yang sedang tidak baik-baik saja, apakah pemerintah kita, baik pusat ataupun daerah, kementerian dan dinas terkait, hanya berpangku tangan? Sepengalaman saya, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk mendongkrak industri batik. Seperti halnya lewat pemberian bantuan modal finansial, alat dan bahan, hingga bantuan pelatihan dan pendampingan untuk perajin dan UMKM batik. Tapi, usut punya usut, bantuan tersebut belum begitu efektif untuk menghidupkan industri batik. Memang persoalan batik ini tidak bisa hanya lewat satu pendekatan. Apalagi, hanya sekadar lewat bantuan yang kadang sifatnya sporadis.
Baca Juga: Birokrasi Kita Sibuk, Apakah Berdampak?
Dibutuhkan pendekatan yang terarah, terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Terutama bagaimana agar tercipta lebih banyak lagi perajin-perajin yang andal dan pengusaha-pengusaha batik yang berdaya saing tinggi. Ini pekerjaan rumah yang tidak bisa hanya dipasrahkan begitu saja kepada Dinas UMKM atau Kementerian UMKM. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antardinas dan kementerian terkait. Khususnya yang bersinggungan dengan kebudayaan, kewirausahaan, perdagangan, industri, dan pariwisata.
Harapannya, kebijakan atau regulasi yang dihasilkan memang sesuai kebutuhan para pembatik dan pelaku UMKM batik. Terutama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perajin dan pelaku UMKM batik. Terus terang saja, kita memerlukan lebih banyak lagi kader-kader pembatik dan pengusaha batik agar industri batik menggeliat. Dengan begitu, investasi human capital oleh pemerintah adalah hal yang penting untuk dilakukan. Terutama lewat program pendidikan dan pelatihan.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi merupakan faktor penting yang menentukan produktivitas, inovasi, serta keberlanjutan usaha para perajin. Setiorini et al. (2025) menemukan bahwa program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur mampu meningkatkan produktivitas perajin tekstil tradisional sekaligus memperkuat keberlanjutan industri budaya. Temuan tersebut diperkuat oleh Agustinah et al. (2025) yang menjelaskan bahwa kapabilitas sumber daya manusia merupakan aset strategis yang mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja UMKM batik. Dalam hal ini, kapabilitas perajin dan juga pengusaha batik.
Akumulasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki perajin dan pengusaha senior diharapkan bisa ditularkan kepada anak-anak muda lewat beberapa program pelatihan dan pendidikan pemerintah. Intervensi yang sifatnya top-down itu memang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Hal itu selaras dengan human capital theory yang intinya adalah bahwa modal manusia merupakan aset strategis yang dapat ditingkatkan melalui investasi pada pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan kapasitas individu.
Lebih lanjut lagi, empat dimensi utama human capital theory yang sering digunakan dalam berbagai penelitian meliputi education, skills, experience, dan productivity. Pendidikan berfungsi sebagai fondasi pembentukan kompetensi, keterampilan memungkinkan individu menjalankan tugas secara efektif, pengalaman memperkuat penguasaan praktik kerja, sedangkan produktivitas merupakan hasil dari kombinasi seluruh investasi modal manusia tersebut (Kuzminov et al., 2019; Hamed et al., 2024). Kemudian, terkait industri batik, keberadaan pembatik yang memiliki keterampilan tinggi, pengalaman panjang, dan pemahaman mendalam terhadap nilai budaya menjadi aset yang tidak tergantikan.
Baca Juga: Ketika The Fed Berkata “Naik” : Membaca Ulang Trilema Mata Uang Dunia 2026
Baiklah, sampai sudah kita pada pengujung catatan. Bahwa poin utamanya yaitu bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap perajin dan pelaku UMKM batik itu dibuktikan dengan ragam kebijakan dan program yang sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan. Khususnya lagi program yang berkaitan dengan bagaimana mendongkrak kembali industri batik. Sebab, pastinya kita tidak mau jika semakin banyak perajin yang memilih berhenti sebab industri batik tidak kunjung membaik. Dan dengan sangat berat hati saya harus jujur mengatakan bahwa senja kala industri batik itu sedang kita hadapi bersama, sehingga perlu gerak cepat dan kerja cerdas pemangku kepentingan, terutama pemerintah, pelaku UMKM, pembatik, komunitas, akademisi, pemerhati budaya, pemuda, dan lain sebagainya, untuk sama-sama mengupayakan agar industri ini kembali menggeliat. (*)
Editor : Almasrifah