KALTIMPOST.ID - Sejarah ekonomi mencatat bahwa standar yang bertahan tidak selalu merupakan standar yang paling canggih. Dalam ekonomi jaringan, sebuah sistem justru dapat menjadi semakin bernilai ketika semakin banyak orang menggunakannya.
Carl Shapiro dan Hal Varian menjelaskan fenomena ini melalui konsep network effects: manfaat suatu teknologi dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna yang terhubung di dalam jaringan.
Bahasa adalah analogi yang sederhana. Sebuah bahasa menjadi semakin berguna ketika semakin banyak orang dapat memahaminya. Prinsip yang sama dapat digunakan untuk membaca perjalanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Dalam tujuh tahun sejak diluncurkan pada 2019, QRIS berkembang dari standar nasional pembayaran berbasis kode QR menjadi bagian penting dari ekosistem pembayaran digital Indonesia. Hingga Juli 2026, QRIS telah digunakan oleh sekitar 67 juta pengguna dan diterima oleh 45,46 juta merchant, dengan 96,69 persen di antaranya merupakan UMKM.
Baca Juga: Pecah Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Bulog Serap 4,11 Juta Ton Beras
Secara kumulatif, volume transaksi QRIS telah menembus 15 miliar transaksi. Pada Juli 2026, volume transaksi QRIS juga tumbuh 82,42 persen secara tahunan. Perkembangan tersebut kini memasuki tahap baru. Pada 21 September 2026 di New York, QRIS Antarnegara meraih 50-in-5 Awards 2026 kategori Collaboration dalam rangkaian kegiatan di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Digital Public Goods Alliance dan Co-Develop sebagai pengakuan atas kolaborasi lintas negara dalam membangun infrastruktur pembayaran digital yang interoperabel dan inklusif.
Saat ini, QRIS Antarnegara telah digunakan untuk transaksi dengan enam negara mitra: Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Hingga Juli 2026, transaksi pengguna dari negara mitra di Indonesia mencapai 21 juta transaksi dengan nilai Rp5,90 triliun. Sementara transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai 4,67 juta transaksi dengan nilai Rp1,73 triliun.
Namun cerita QRIS tidak berhenti di tingkat nasional. Dampaknya justru dapat dilihat secara konkret di daerah, termasuk Kalimantan Timur. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna QRIS di Kaltim hingga pertengahan 2026 telah mencapai 948 ribu orang, meningkat dari 886 ribu pengguna pada triwulan sebelumnya. Pada periode yang sama, jumlah merchant QRIS meningkat menjadi 910 ribu unit, dari 808 ribu unit pada periode sebelumnya.
Baca Juga: Belanja Subsidi Energi Melonjak Jadi Rp 376 Triliun, Menkeu Waspadai Lonjakan Harga Minyak Dunia
Skala transaksinya juga menunjukkan besarnya penetrasi pembayaran digital di Benua Etam. Sebagai gambaran, pada pertengahan 2026, transaksi QRIS di Kaltim mencapai lebih dari 85,4 juta transaksi dengan nilai Rp10,02 triliun, atau sekitar 48 persen dari total volume transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.
Angka tersebut merupakan gambaran pada periode tersebut dan tentu telah berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna dan merchant pada 2026. Dari Jakarta hingga Samarinda, dari merchant UMKM hingga transaksi lintas negara, perjalanan QRIS memperlihatkan satu pertanyaan menarik: bagaimana sebuah standar yang tampak sederhana dapat membangun jaringan dengan skala sebesar ini? Jawabannya setidaknya dapat dilihat dari tiga hal.
MURAH DAN MUDAH: DUA KATA YANG MENENTUKAN ADOPSI
Clayton Christensen memperkenalkan perspektif penting mengenai bagaimana inovasi dapat memperluas akses. Inovasi yang berdampak luas tidak selalu dimulai dari teknologi yang paling canggih. Dalam kondisi tertentu, solusi yang lebih sederhana, terjangkau dan cukup baik untuk kebutuhan pengguna justru memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang.
Perjalanan QRIS memberikan ilustrasi menarik mengenai hal tersebut. QRIS memungkinkan merchant menerima pembayaran digital tanpa harus menyediakan terminal pembayaran konvensional untuk setiap jenis penyedia jasa pembayaran.
Pada skema QRIS statis, misalnya, antarmuka penerimaan pembayaran dapat sangat sederhana: sebuah kode QR yang dicetak dan ditempatkan di meja kasir. Infrastruktur di belakangnya tetap ditopang oleh penyedia jasa pembayaran dan sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi diproses secara aman dan terhubung.
Baca Juga: RUU Masyarakat Adat Diharap Perjelas Hak Ulayat dan Negosiasi Investasi
Bagi konsumen, prosesnya juga sederhana. Pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, memindai kode, memasukkan nominal apabila diperlukan, kemudian mengonfirmasi transaksi. Kesederhanaan tersebut penting dalam proses adopsi.
Teknologi pembayaran hanya akan memberikan manfaat ekonomi apabila dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dan pelaku usaha. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah teknologinya canggih, tetapi apakah teknologi tersebut mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat digunakan dalam berbagai situasi.
Dalam konteks QRIS, pendekatan tersebut membantu membuka akses pembayaran digital hingga ke usaha mikro dan merchant yang sebelumnya mungkin tidak memiliki kebutuhan atau kemampuan untuk menggunakan infrastruktur pembayaran yang lebih kompleks.
Dari sisi konsumen, BI tidak mengenakan biaya tambahan untuk menggunakan QRIS. Sementara di sisi merchant, biaya pemrosesan diatur melalui skema Merchant Discount Rate (MDR) sesuai kategori merchant.
Baca Juga: Dorong Promosi Wisata lewat Penguatan Narasi Sejarah Lokal, Tetap Utamakan Akurasi
Pada akhirnya, teknologi yang sederhana di tangan pengguna bukan berarti sederhana di belakang layar. Kesederhanaan tersebut merupakan hasil dari standardisasi, infrastruktur, dan koordinasi yang bekerja secara bersamaan.
SINERGI MERAH PUTIH: KETIKA BANYAK PEMAIN MEMILIH STANDAR SAMA
Ekonomi jaringan tidak hanya berbicara tentang jumlah pengguna. Ia juga berbicara tentang koordinasi. Perspektif kelembagaan Douglass North membantu menjelaskan bagian ini. Dalam pemikirannya, institusi berperan sebagai aturan yang membentuk interaksi antaraktor.
Sebuah teknologi dapat memiliki kemampuan yang baik, tetapi tanpa aturan dan koordinasi yang memungkinkan para pelaku menggunakan standar yang sama, manfaat jaringan akan sulit berkembang.
QRIS menunjukkan bagaimana koordinasi tersebut bekerja. Bank Indonesia bersama pemerintah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan industri sistem pembayaran membangun satu standar kode QR yang dapat digunakan secara luas. Ekosistem ini melibatkan bank, penyelenggara nonbank, serta lembaga switching yang memungkinkan berbagai penyedia jasa pembayaran terhubung dalam satu standar.
Bagi merchant, implikasinya sederhana tetapi penting. Satu kode QR dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi yang telah terhubung dengan QRIS. Merchant tidak perlu menyediakan kode berbeda untuk setiap aplikasi pembayaran.
Baca Juga: Penerbangan Internasional Sepinggan Makin Sepi, Penumpang Turun 10,87 Persen
Bagi konsumen, manfaatnya juga jelas. Pilihan aplikasi pembayaran menjadi lebih luas tanpa mengubah cara dasar melakukan transaksi. Di titik inilah efek jaringan bekerja. Semakin banyak merchant menerima QRIS, semakin besar manfaatnya bagi konsumen.
Sebaliknya, semakin banyak konsumen menggunakan QRIS, semakin menarik pula QRIS bagi merchant. Efek semacam ini tidak muncul secara otomatis dari teknologi. Ia membutuhkan koordinasi antarpelaku, konsistensi standar, regulasi, serta kepercayaan terhadap sistem.
Hal yang sama terlihat ketika QRIS memasuki ranah lintas negara. Konektivitas dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok bukan sekadar persoalan teknis memindai kode QR. Di belakangnya terdapat kerja sama antarbank sentral, penyelarasan aspek teknis dan operasional, pengaturan transaksi lintas negara, serta proses membangun kepercayaan antarotoritas.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa jaringan ini masih terus diperluas. Pada 24 September 2026, Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menandatangani MoU untuk memperkuat kerja sama pembayaran lintas negara berbasis QR.
Baca Juga: Bongkar Muat Luar Negeri di Balikpapan Melesat 1.497 Persen, Capai 9.840 Ton
Kedua otoritas akan membahas aspek teknis, operasional, dan regulasi, sekaligus menjajaki skema interoperabilitas pembayaran lintas negara berbasis QR antara Indonesia dan Hong Kong. Artinya, konektivitas tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan belum dapat disebut sebagai koneksi QRIS yang sudah operasional.
Sehari kemudian, pada 25 September 2026, Bank Indonesia dan Banco Central de Timor-Leste menandatangani MoU untuk memperkuat kerja sama sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Kesepakatan tersebut menjadi landasan pengembangan konektivitas pembayaran kedua negara, termasuk penjajakan QRIS Antarnegara sebagai salah satu bentuk implementasinya.
Dengan demikian, Hong Kong dan Timor-Leste merupakan bagian dari arah perluasan jaringan QRIS, tetapi keduanya perlu dibedakan dari enam negara yang saat ini sudah memiliki konektivitas QRIS Antarnegara.
Kesuksesan QRIS karena itu bukan cerita tentang satu institusi. Ia merupakan hasil dari banyak pelaku yang menggunakan standar yang sama dan secara bertahap membangun ekosistem di atasnya.
DARI STANDAR NASIONAL MENJADI KAPASITAS DIGITAL NASIONAL
Ada satu dimensi lain yang menarik dari perjalanan QRIS: kemampuan Indonesia membangun dan menetapkan standar nasional di bidang pembayaran digital. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, Friedrich List menekankan pentingnya pembangunan kapasitas nasional agar suatu negara tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengembangkan kapasitas ekonominya sendiri.
Dalam konteks digital, gagasan tersebut memperoleh bentuk baru. QRIS menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk merancang standar pembayaran nasional, membangun ekosistem domestik, dan kemudian mengembangkan konektivitas dengan sistem pembayaran negara lain.
Baca Juga: Misi Mustahil Persiba Balikpapan Tantang Barito Putera: Modal 4 Kekalahan dan Badai Cedera
Poin pentingnya bukan bahwa seluruh teknologi di dalam ekosistem QRIS merupakan teknologi yang dikembangkan secara eksklusif oleh Indonesia. Ekosistem pembayaran modern tetap melibatkan banyak teknologi, penyedia jasa pembayaran, jaringan, dan infrastruktur.
Yang menarik adalah kemampuan Indonesia membangun standar nasional yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun konektivitas dengan sistem pembayaran negara lain.
Dalam perspektif yang lebih luas, kemampuan menetapkan standar nasional dan kemudian membangun interoperabilitas lintas negara memberikan dimensi baru pada gagasan kedaulatan digital. Kedaulatan di era digital tidak hanya menyangkut kemampuan mengembangkan teknologi, tetapi juga kemampuan membangun kapasitas domestik, menetapkan tata kelola, serta memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur strategis.
Baca Juga: Yusril Sebut Gibran Atasan Menteri, Pilih Tak Berkomentar soal Polemik Ijazah Wapres
Karena itu, perkembangan QRIS layak dilihat lebih jauh daripada sekadar cerita mengenai pembayaran menggunakan kode QR. Ia merupakan contoh bagaimana sebuah standar nasional dapat berkembang menjadi bagian dari konektivitas ekonomi lintas negara.
KODE KECIL, DAMPAK BESAR
QRIS mengajarkan satu hal penting tentang cara ekonomi digital bekerja: keberhasilan sebuah infrastruktur tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi paling rumit. Dalam ekonomi jaringan, kemampuan membangun standar yang mudah digunakan, dapat dioperasikan secara luas, dan dipercaya oleh banyak pihak memiliki arti yang tidak kalah penting.
QRIS bermula dari kebutuhan yang sederhana, membuat pembayaran berbasis kode QR lebih mudah dan seragam. Namun standardisasi tersebut kemudian menciptakan jaringan yang semakin luas. Merchant bertambah, pengguna bertambah, penyedia jasa pembayaran bertambah, dan pada tahap berikutnya konektivitas dengan negara lain mulai terbentuk.
Dampaknya dapat dilihat dari pusat ekonomi hingga daerah. Bagi pedagang kecil di Samarinda, Balikpapan, maupun daerah lain di Benua Etam, QRIS bukan lagi sekadar inovasi sistem pembayaran. Ia telah menjadi bagian dari cara mereka menerima transaksi sehari-hari.
Baca Juga: TKD Rp599,2 Triliun Sudah Cair hingga September 2026, Gaji 5,3 Juta ASN Daerah Ikut Dibiayai
Pada saat yang sama, jaringan tersebut mulai bergerak lebih jauh. Setelah terhubung dengan enam negara mitra, Indonesia kini menjajaki perluasan konektivitas berbasis QR dengan Hong Kong dan Timor-Leste. Dua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan QRIS masih berlangsung dan bentuk akhirnya belum selesai ditentukan.
Di sinilah pelajaran pentingnya. Sebuah standar tidak menjadi kuat hanya karena ditetapkan. Ia menjadi kuat ketika digunakan secara luas.Karena itu, tantangan QRIS ke depan juga akan berubah. Fokusnya bukan hanya memperluas jumlah pengguna, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut berjalan bersama dengan penguatan keamanan siber, perlindungan konsumen, keandalan infrastruktur, serta pengelolaan risiko transaksi lintas negara.
Semakin luas sebuah jaringan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya. Dari sebuah kode QR yang ditempel di meja pedagang kecil, Indonesia kini memiliki standar pembayaran yang digunakan dalam transaksi lintas negara dan terus diperluas konektivitasnya. Kode itu memang kecil. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo