KALTIMPOST.ID, Bidang Humas Polda Kaltim bersama Polres Paser menggelar pertemuan dengan agenda penguatan kehumasan Polri dengan media dan wartawan dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kaltim 2024.
Hadir langsung Kabid Humas Polda Kombes Pol Yuliyanto didampingi Kapolres Paser AKBP Novy Adi Wibowo.
Yuliyanto menyampaikan bahwa dalam menyambut pilkada, media dan polisi bisa saling bekerja sama menciptakan informasi yang sejuk.
"Saya bersyukur berita tentang pilkada tidak ada yang mencolok. Semua masih dalam batas kondusif. Ini tugas kita semua bersama dan juga masyarakat," kata mantan Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, Kamis (17/10).
Menurutnya ketika masyarakat menginginkan situasi kondusif, maka polisi dan media harus berperan menciptakan situasi ini.
Media juga berperan sebagai pilar demokrasi. Dia juga menyinggung tentang netralitas, bahwa Polri menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu dan pilkada.
Ketika ada indikasi ada keberpihakan ke satu pihak dari anggota Polri, media punya peran dalam mengawasi. Begitu juga dengan media dan wartawannya.
"Kami berharap media seimbang dalam memberitakan paslon. Perlu dijaga tapi narasinya. Diksi yang ditulis perlu dipikirkan, mohon jangan membuat panas situasi," kata Yuliyanto.
Banyak peristiwa panas dan besar terjadi bermula di media. Akhirnya ini menguras energi semua pihak. Polda Kaltim ingin Kaltim menjadi daerah yang kondusif.
Yuliyanto juga menerima saran dari para wartawan tentang koordinasi ke perwira berwenang dalam pencarian sumber berita.
Selama ini awak media kesulitan mencari data jika hanya mengandalkan sumber Humas Polres.
"Memang penting jam terbang bagi para perwira untuk berani bicara ke media, jika belum berani, solusinya adalah memberikan data teknis ke Humas," katanya.
Dia memahami tidak semua perwira seperti Kapolsek, Kasat dan Kanit bisa berbicara ke media. Karena itu perlu koordinasi yang baik agar informasi yang keluar bisa sama-sama baik dari kedua belah pihak.
Para perwira juga harus memahami tentang kredibilitas seorang wartawan dan medianya. Jika memang tidak memiliki sertifikasi dari Dewan Pers, maka mereka berhak menolak diwawancarai.
Editor : Hernawati