KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT - DPRD Paser menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser tahun anggaran 2024.
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi penyampaian LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD, berdasarkan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
"Setelah diserahkan, akan dilanjutkan pembahasan lebih lanjut oleh legislatif," kata Wahyudi, Selasa (25/3/2025).
Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan belanja daerah merupakan pengeluaran Pemkab Paser anggaran 2024 murni dianggarkan Rp 4,13 triliun, dan pada Perubahan APBD menjadi Rp 5,38 triliun, atau meningkat sebesar 30,41 persen.
Pada 2024 alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, dan 7 urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemkab Paser sebesar Rp 5,3 triliun. Dengan realisasi Rp 4,8 triliun dengan capaian fisik 95,82 persen dan keuangan 90,17 persen.
Pemerintah telah maksimal bekerja di tahun ke empat Paser MAS (visi misi), dan dia sadar tentu saja masih ada beberapa kekurangan. Ini harus segera diatasi dan dibenahi bersama melalui program-program kerja Paser Tuntas.
Meskipun secara nominal APBD meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, disadari jika masih ada aspirasi masyarakat maupun persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya terpenuhi dan terselesaikan, ini kurang maksimalnya pengelolaan anggaran yang tersedia. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo