KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Paser memberikan apresiasi atas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun anggaran 2025-2029 yang dinilai partisipatif dan responsif.
Namun, dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKB menyoroti beberapa poin strategis terkait pendapatan dan belanja daerah yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun eksekutif dipimpin dari bupati partai PKB, Fraksi PKB tetap memberikan kritiknya.
Baca Juga: Bupati Paser Lepas Kafilah MTQ ke-45 Tingkat Kaltim ke Kutim, Target Juara Umum
Ketua Fraksi PKB DPRD Paser, Zulkfikar Yusliskatin menilai bahwa arah kebijakan sektor pendapatan daerah dalam RPJMD belum sepenuhnya mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, potensi ekonomi Kabupaten Paser, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan UMKM, belum terpetakan secara konkret dalam strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sektor perikanan dan kelautan kami anggap masih banyak yang belum maksimal dan harus menjadi fokus utama untuk menambah PAD," Kata Zulfikar, Rabu (9/7/2025).
Fraksi PKB mendorong pemerintah daerag untuk memperkuat basis data potensi ekonomi desa, memperluas digitalisasi UMKM, dan meningkatkan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Sorotan lain dari Fraksi PKB adalah proyeksi PAD dalam RPJMD 2025-2029 yang cenderung konservatif. Mencerminkan kurangnya inovasi dalam menggali sumber pendapatan baru serta belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor retribusi daerah.
Fraksi PKB mendorong transformasi fiskal melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta retribusi daerah, digitalisasi sistem perpajakan, dan pendorong kontribusi BUMD dengan tata kelola profesional dan akuntabel.
Baca Juga: Disetujui DPRD lewat Rapat Paripurna, Ini Respon Bupati Paser Terhadap Raperda RPJMD
Selain itu, belanja operasi yang terus mendominasi struktur APBD juga menjadi perhatian serius. Meskipun memahami pentingnya belanja operasi untuk pelayanan publik, Fraksi PKB mengingatkan bahwa peningkatan yang tidak proporsional dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja modal dan pembangunan strategis.
Efisiensi anggaran didorong melalui reformasi birokrasi berbasis kinerja, optimalisasi sistem e-budgeting dan e-planning, serta pengendalian belanja pegawai dan perjalanan dinas yang tidak produktif.
Fraksi PKB mencatat bahwa proyeksi penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar ±5% per tahun dan diproyeksikan konstan dalam lima tahun ke depan merupakan indikator perbaikan perencanaan dan penyerapan anggaran.
Namun, Fraksi PKB menekankan bahwa penurunan ini harus menjadi hasil dari perencanaan program yang tepat sasaran, pelaksanaan proyek strategis yang efisien, dan pemanfaatan anggaran yang berkualitas dan akuntabel, bukan semata-mata karena peningkatan belanja rutin. (*)
Editor : Ery Supriyadi