TANAH GROGOT - Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Paser mendatangi kantor DPRD Kabupaten Paser pada Rabu, 3 September 2025. Mereka menyampaikan aspirasi tentang isu nasional yang sedang marak, khususnya tentang tunjangan dan kinerja anggota DPR RI.
Beberapa tuntutan mereka adalah segera disahkan RUU Perampasan Aset, perubahan masa jabatan anggota DPR maksimal 10 tahun, menghapuskan tunjangan DPR, dan sejumlah isu lainnya. Para mahasiswa diajak masuk kantor DPRD Paser untuk berdiskusi dengan Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dan didampingi Kapolres Paser AKBP Novy Adi Wibowo.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Paser Yarahman mengatakan banyak kebijakan yang tidak berpihak dari DPR. "Dari sekian banyak isu yang beredar, bagi kami implementasinya adalah di ranah akar rumpun daerah kami khususnya bidang pendidikan," kata Yarahman, Rabu (3/9/2025).
Banyak potensi yang harus dikembangkan urusan pendidikan, namun dari sarana prasarana (sapras) dan non-sapras tidak meningkat. Khususnya dalam Indeks pembangunan makro. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pembangunan manusia, dan masalah kemiskinan.
"Bagaimana konsen road map pemerintah menganggarkan isu ini. Pendidikan hanya dibuat untuk jadi alat mencari pekerjaan. Sampai luput peningkatan kualitas individu dan etos kerja dilupakan," katanya.
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai. Ini jadi kebanggaan Paser karena mahasiswa selalu kritis. "Ke depan bisa jadi kalian lah yang menggantikan DPRD atau kami saat ini," ujarnya.
Terkait program pemerintah daerah dan DPRD Paser, tahun ini lebih ke arah peningkatan infrastruktur yang dianggarkan. Paser memiliki 10 kecamatan dan 139 desa, sehingga membutuhkan anggaran yang besar.
“Kenapa ini difokuskan, tentu hal-hal lainnya seperti pendidikan dan kesehatan akan berhubungan meningkat lebih baik jika infrastruktur dibangun," kata Hendra Wahyudi.
Untuk usulan mahasiswa lainnya terkait isu lokal, Hendra Wahyudi mengatakan bahwa ini akan jadi catatan pemerintah. Termasuk tuntutan isu nasional. (*)
Editor : Sukri Sikki