KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT — Fraksi NasDem DPRD Paser menyoroti strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Paser. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Ketua Fraksi NasDem Muhammad Jarnawi menilai, penurunan angka kemiskinan secara signifikan merupakan cerminan keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser.
"Kami ingin mengetahui secara rinci strategi dan program apa saja yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dari 2023 ke 2024," ujar Jarnawi, Jum'at (12/9/2025).
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya keberlanjutan program agar penurunan angka kemiskinan dapat terjaga setiap tahunnya. Mereka mendorong Pemerintah Kabupaten Paser untuk merumuskan upaya penurunan kemiskinan secara komprehensif, melibatkan seluruh perangkat daerah agar berkontribusi aktif.
Di sisi lain, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi target kinerja.
"Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan harus terus berjalan, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah," tegasnya.
Sikap ini menunjukkan komitmen Fraksi NasDem dalam mengawal kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam isu-isu fundamental yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, memaparkan berbagai strategi konkret yang telah dan akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
"Berbagai program tersebut berfokus pada tiga pilar utama; penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," kata Ikhwan.
Capaian signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser diterangkan Ikhwan, yaitu angka kemiskinan berhasil turun dari 9,43 persen pada tahun 2022 menjadi 9,11 persen pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 8,63 persen pada tahun 2024.
Dalam upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, pemerintah Paser menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan jaminan sosial. Ini mencakup Bantuan Iuran JKN (BPJS Kesehatan) dan Bantuan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
Selain itu, diberikan juga bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta program operasi pasar murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemkab Paser berfokus pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan. Strategi ini diwujudkan melalui perluasan akses pekerjaan dengan program perluasan kesempatan kerja dan penyediaan informasi pasar kerja daring.
Kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan melalui program vokasi dan pelatihan ketenagakerjaan. Pemerintah juga melakukan pendampingan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan penguatan BUMDes.
Terakhir, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dilakukan pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sanitasi air minum yang layak. Selain itu, peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta infrastruktur jalan juga menjadi prioritas.
Ikhwan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur jalan sangat strategis karena dapat meningkatkan akses layanan dasar, menurunkan biaya transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengurangi isolasi dan ketimpangan antar wilayah. (*)
Editor : Duito Susanto