TANAH GROGOT - Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim ke Kabupaten Paser pada 2026 ini turun dibanding 2025. Pada 2025 lalu angkanya Rp275 miliar dengan 67 paket pekerjaan, sementara pada 2026 ini senilai Rp213 miliar dengan 106 paket pekerjaan.
Data ini terungkap saat Pemkab Paser menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan tenaga ahli, membahas monitoring proyek infrastruktur strategis dan evaluasi (Bankeu) ke Kabupaten Paser, Selasa (14/4/2026).
Baca Juga: Gandeng Perbankan, DPKPP Paser Godok Skema Rumah Murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Banggar DPRD Kaltim yang hadir adalah Baba, Baharuddin Muin, Syahariah Masud, dan Sayid Mujiburachman. Syahariah menyampaikan DPRD ingin memastikan bankeu yang telah disalurkan ke Paser berjalan efektif. DPRD tidak ingin terjadi penumpukan di triwulan IV.
"Saya beberapa kali kunjungan ke Paser. Ada beberapa pekerjaan bangunan sekolah yang kontraktornya kabur pas masih proses pembangunan," kata Politisi Partai Golkar itu.
Ia meminta Pemkab Paser turut memonitor proyek seperti ini agar kegiatan mengajar belajar di sekolah tidak terhambat.
Anggota DPRD Kaltim lainnya Baharuddin Muin mengatakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk bankeu sudah lelang dan tayang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dia berharap di Paser demikian.
Baca Juga: Polres Paser Ungkap Penimbunan 2,1 Ton BBM Pertalite di Long Ikis, Begini Modusnya
"Bahkan ada bocoran Bankeu 2027 itu 0 rupiah. Termasuk anggaran di Kaltim bisa turun lagi dibanding tahun ini," kata Baharuddin.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser Adi Maulana menyampaikan Paser merasa terhormat dikunjungi anggota Banggar DPRD Kaltim. Apalagi sejak adanya pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD), bankeu sangat diharapkan masuk ke Paser. Program bankeu langsung menyentuh masyarakat.
Kenapa progres bankeu di Paser belum berjalan, karena masih menunggu masuk tubuh batang APBD. Saat ini masih progres pergeseran kedua APBD Paser 2026.
"Untuk mencapai realisasi anggaran, sekarang ada rapat pimpinan. Kami berikan target ke seluruh OPD agar selesai tepar waktu," kata Adi.
Kepala Bappedalitbang Paser Rusdian Nor menjelaskan ada beberapa paket pekerjaan harus penyesuaian karena kendala status Cagar Alam (CA) dan lainnya.
"Tentunya dialihkan di kegiatan yang ada di SIPD. Ada juga paket yang masih dibahas lebih lanjut. Hasil notulensi belum kami terima dari provinsi, sementara kami masih pencatatan mandiri," kata Rusdian.
Editor : Muhammad Ridhuan