KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser menerima audiensi jajaran manajemen Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda terkait pemaparan program Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk program studi Akuntansi dan Manajemen, Selasa (28/4). Program ini direncanakan mulai berjalan pertengahan 2026.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan program RPL S1 PAUD yang telah berjalan selama dua tahun bagi para guru TK dan PAUD di Kabupaten Paser.
Kali ini, Pemkab Paser menargetkan peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para bendahara sekolah dan tenaga tata usaha (TU) yang saat ini masih berpendidikan setingkat SLTA.
Baca Juga: Disporapar Paser Genjot Pembangunan Venue Porprov VIII Kaltim, Target Rampung Oktober 2026
Anggota DPRD Paser, Agus Santosa, menyambut positif rencana tersebut sebagai solusi atas permasalahan administratif di daerah. Namun, ia memberikan catatan kritis agar penerima beasiswa program ini harus tepat sasaran.
"Harus betul-betul bendahara yang kuliah nanti, jangan tenaga teknis. Selama ini posisi bendahara sering dipegang guru atau tenaga kesehatan, yang akhirnya bisa mengganggu layanan publik utama mereka," tegas Agus.
Senada dengan hal itu, anggota DPRD Paser, Basri Mansyur, meminta agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan kebutuhan bendahara untuk diinput ke UWGM. Menurutnya, kepastian data sangat krusial untuk menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah pada tahun 2027.
"Ini adalah bentuk reward untuk bendahara di dinas dan sekolah. Kami minta data ini segera dimasukkan dalam RKA dan rancangan APBD agar saat pembahasan di Banggar nanti sudah memiliki dasar hukum atau 'cantolan' anggaran yang jelas," ujar Basri.
Sementara itu, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser Sukardi melaporkan bahwa program RPL S1 PAUD sebelumnya telah berjalan sukses dengan total 237 guru yang kini separuhnya memasuki semester akhir.
Untuk program baru ini, Disdikbud mencatat ada sekitar 160 tenaga TU dan bendahara sekolah dari jenjang TK hingga SMP yang akan diusulkan.
"Kami upayakan masuk di APBD Perubahan 2026 melalui alokasi mandatory. Fokus utama kami adalah mereka yang pendidikannya masih SLTA," kata Sukardi. (*)
Editor : Duito Susanto