KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi pencapaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Paser dalam mempertahankan opini tertinggi atas pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).
Baca Juga: Lewat Mediasi Komisi II DPRD Paser, Sengketa Lahan Jembatan Seniur II Kuaro Akhirnya Rampung
Mewakili Bupati Paser, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Paser atas kerja keras dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Pencapaian WTP yang ke-13 kalinya secara beruntun ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh OPD dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Ikhwan, mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukan hal mudah. Perubahan regulasi dan dinamika pengelolaan keuangan daerah menuntut kedisiplinan serta kemampuan adaptasi dari seluruh perangkat daerah.
Baca Juga: Petani Asal Long Kali Jadi Otak Curanmor 12 TKP di Paser, Andalkan Kunci L Modifikasi
Keberhasilan tersebut juga disebut tidak lepas dari sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Paser dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser Dharni Haryati mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan laporan keuangan daerah.
Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan rekomendasi BPK, meningkatkan kualitas administrasi, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan pelayanan publik.
“Catatan dari BPK menjadi bahan evaluasi penting agar laporan keuangan ke depan semakin baik, akurat, dan akuntabel,” katanya.
Raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Paser dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv/jib)