KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Paser periode 2026–2029 resmi dilantik pada Senin (8/6/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kalimantan Timur (Kaltim), Abdurrahman Amin.
Acara yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, jajaran unsur Forkopimda, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta sejumlah mitra kerja PWI.
Ketua PWI Paser terpilih, Najib, mengungkapkan bahwa memimpin organisasi pers di era sekarang memiliki tantangan yang berat. Media arus utama dan para wartawan harus bertarung melawan algoritma digital serta kepungan media sosial.
Menurut Najib, pekerjaan rumah terbesar PWI saat ini adalah mengembalikan batasan yang jelas antara jurnalis profesional dan pengguna media sosial, yang kini kian kabur di mata publik.
"Masyarakat harus tahu bahwa coretan di media sosial yang tanpa konfirmasi, bias, dan provokatif, bukanlah produk pers. PWI siap menjadi garda terdepan untuk mengedukasi publik agar tidak terjebak pada informasi liar yang merugikan kondusivitas daerah," kata Najib.
Wartawan Kaltim Post itu menambahkan bahwa benteng pertahanan utama seorang jurnalis di era kecerdasan buatan (AI) dan media sosial adalah kompetensi yang teruji serta integritas yang tidak bisa dibeli.
Sementara itu, Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kepengurusan periode sebelumnya yang telah meletakkan landasan kuat bagi organisasi.
Baca Juga: Harga Ayam Potong Kembali Naik, Pedagang Keluhkan Daya Beli Masyarakat Menurun
Ia juga mengapresiasi kedewasaan seluruh anggota PWI Paser yang tetap guyub hingga momen pelantikan. Termasuk saat momen konfercab atau musyawarah daerah.
"Tingkatkan terus konsolidasi internal, perkuat solidaritas antaranggota, dan jadikan PWI sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh wartawan di Kabupaten Paser," pesan Abdurrahman.
Pria yang akrab disapa Rahman ini juga mengingatkan para jurnalis untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap pemberitaan.
"Di atas kebenaran, ada yang namanya kebijaksanaan. Di saat ada konsekuensi besar atau potensi kegaduhan dari sebuah produk jurnalistik, wartawan harus bisa berpikir lebih bijak," ujarnya.
Terkait pelaksanaan UKW, Rahman menilai hal tersebut merupakan alat ukur mutlak untuk mengikis keraguan publik terhadap profesionalisme wartawan di bawah naungan PWI. Namun, ia juga menyoroti pentingnya faktor kesejahteraan.
Menurutnya, sulit menghasilkan wartawan yang kompeten dan berintegritas jika kesejahteraannya tidak terjamin. Hal ini, lanjutnya, menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan media tempat wartawan bekerja.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari turut menyampaikan apresiasinya atas kontribusi media dan insan pers yang selama setahun terakhir aktif menyebarluaskan capaian program pemerintah periode 2025–2030. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser sama sekali tidak anti-kritik.
Baca Juga: Kabar Gembira Bagi Warga Kubar, Wings Air Siap Buka Rute Samarinda–Melak, Terbang Tiga Kali Seminggu
"Kami menerima masukan, saran, bahkan kritik. Tapi harapan kami adalah kritik yang objektif. Jika apa yang dilakukan pemerintah dianggap menyimpang dari jalurnya, sampaikan kepada kami," kata Ikhwan.
Ia juga meminta media tetap membantu menyebarluaskan program-program keberhasilan pemerintah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Paser.
Di sisi lain, Ikhwan membawa pesan krusial mengenai maraknya oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan intimidasi kepada jajaran OPD.
Melalui wadah resmi PWI, ia berharap Humas Pemkab dan para kepala dinas dapat langsung mengonfirmasi keabsahan status wartawan kepada pengurus jika menemukan kejanggalan di lapangan.
Baca Juga: Status RTH di Depan Stadion Panglima Sentik Sudah Rampung, Bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat
Menutup sambutannya, Wakil Bupati sempat melontarkan kelakar mengenai dinamika hubungannya dengan para pemburu berita.
"Secara jujur, kalau bicara dengan media ini saya pasti grogi dan takut salah ngomong. Jadi benar-benar harus menata bahasa. Berbeda kalau orang politik bicara dengan masyarakat, polos-polos saja. Tapi kalau dengan media, harus sangat hati-hati," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo