TANAH GROGOT – DPRD Paser mendorong penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan Desa Muara Telake. Aspirasi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi bersama perwakilan nelayan, pemerintah desa, perangkat daerah, dan Pertamina, Kamis (16/7).
Wakil Ketua DPRD Paser Hendrawan Putra mengatakan persoalan keterbatasan kuota solar subsidi bukan hanya dialami nelayan Muara Telake, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Paser.
"Ini isu yang sangat bagus untuk menyuarakan hak nelayan lainnya di Paser. Kami berharap semua kendala ada jalan keluarnya. Kuncinya sekarang tinggal di pengawasan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar BBM subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Hendrawan meminta dinas terkait aktif melakukan pendataan di lapangan agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran.
Baca Juga: DPRD Paser Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Desak Pemkab Percepat Aturan Pendongkrak PAD
Dalam rapat tersebut, perwakilan nelayan menyampaikan bahwa dari lebih 300 nelayan di Muara Telake, baru 191 orang yang memiliki akses terhadap solar bersubsidi. Sejumlah nelayan lainnya masih terkendala administrasi, seperti kepemilikan Kartu Kusuka dan Pas Kecil.
Akibatnya, sebagian nelayan terpaksa memperoleh solar melalui sistem barter hasil tangkapan agar tetap bisa melaut.
Pemerintah Desa Muara Telake berharap kuota solar subsidi dapat ditambah seiring beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut.
"Kami berharap kuotanya ditambah sesuai kebutuhan riil di lapangan. Nelayan sehari saja tidak melaut, mereka tidak bisa makan," ujar perwakilan pemerintah desa.
Ketua Komisi II DPRD Paser Sukran Amin meminta dinas teknis mendampingi nelayan dalam melengkapi persyaratan administrasi agar lebih banyak yang dapat mengakses BBM subsidi.
"Saya berharap ada penambahan kuota solar yang signifikan, khususnya untuk wilayah Teluk Apar dan Teluk Adang," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Paser Abdul Aziz menilai persoalan serupa juga dialami nelayan di sejumlah wilayah pesisir lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu membantu penyelesaian berbagai kendala administrasi yang dihadapi nelayan.
Anggota DPRD Paser Burhanuddin turut mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir.
Melalui RDP tersebut, DPRD Paser berharap Pertamina bersama perangkat daerah segera menindaklanjuti usulan penambahan kuota solar bersubsidi sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi nelayan agar distribusi BBM subsidi dapat dinikmati lebih banyak nelayan di Kabupaten Paser.
Editor : Muhammad Ridhuan