KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – DPRD Kabupaten Paser melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya pada pekan lalu. Dari hasil sidak tersebut memetakan sejumlah masalah pelayanan mendasar.
Mulai dari loket pendaftaran yang kosong, penumpukan antrean di apotek, hingga keterbatasan fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Baca Juga: Dinas PUPR Kutai Barat Gelar Bimtek Penyusunan RMPK Jalan untuk Perkuat Mutu Infrastruktur
Wakil Ketua DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin mengatakan, ditemukan loket pendaftaran awal tidak dijaga oleh petugas. DPRD meminta perbaikan segera meski rumah sakit sudah menyediakan pendaftaran secara daring.
Antrean Apotek juga membludak. Waktu tunggu antrean pasien di apotek dinilai terlalu lama dan butuh penanganan instan untuk mengurai penumpukan.
"Perlunya penambahan ranjang pasien serta pentingnya edukasi publik terkait sistem triase (kategori ATS 4 dan ATS 5) agar tidak terjadi kesalahpahaman pasien di ruang IGD," kata Zulkifli, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Kelatnas Gelar Regional Gathering di Balikpapan: Perkuat Jejaring Alumni
Pos layanan BPJS Kesehatan diminta ada hadir perwakilan BPJS Kesehatan yang bersiaga hingga 24 jam di area IGD, daan poliklinik untuk menyelesaikan kendala administrasi warga
Selain itu, keaktifan media sosial RSUD diminta ditingkatkan guna menyebarkan informasi jadwal dokter dan alur pelayanan.
Baca Juga: Polisi Dalami Penemuan Mayat Perempuan Diduga Bunuh Diri di Kamar Kost, Sangatta Utara
Direktur RSUD Panglima Sebaya, dr Kamal Anshari menyambut positif sidak tersebut dan berkomitmen meningkatkan kedisiplinan staf dari garda terdepan.
RSUD memerlukan pembenahan layanan kamar jenazah, penambahan lemari pendingin jenazah, unit ambulans baru, serta penambahan ruang di beberapa titik pelayanan.
"Pihak rumah sakit mengakui adanya kendala efisiensi anggaran daerah dan dinamika skema pembiayaan BPJS Kesehatan dalam menjalankan operasional harian," kata Kamal.
Selanjutnya, DPRD Paser menjadwalkan rapat kerja lanjutan bersama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk merumuskan solusi atas temuan ini. Zulkifli menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran daerah tidak boleh mengorbankan kualitas dan kecepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (*)
Editor : Sukri Sikki