KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pembahasan aturan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) perlu didukung data dan informasi di lapangan. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Pertambangan MBLB DPRD Kaltim turun langsung ke Paser, meninjau sejumlah pelaku usaha terkait di sana.
Selama tiga hari, 21-23 September 2026, rombongan pansus meninjau sejumlah pelaku usaha MBLB. Kunjungan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi yang nantinya mengatur aktivitas pertambangan MBLB di Benua Etam.
Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi memimpin langsung rombongan legislator dalam tinjauan tersebut. Menurutnya, kunjungan lapangan diperlukan agar aturan yang disusun tidak hanya bertumpu pada pembahasan normatif.
Baca Juga: Siap Tempur di Tiga Kompetisi, Borneo FC Samarinda Dapat Dukungan Baru dari Se’Indonesia
Kondisi riil di lokasi usaha, termasuk persoalan yang dihadapi pelaku usaha, menjadi bagian penting untuk melihat apakah substansi raperda sudah menjawab kebutuhan di daerah. "Hasil kunjungan lapangan selanjutnya akan menjadi bahan bagi pansus dalam memperdalam dan menyempurnakan pembahasan ranperda," kata Reza.
Sejumlah lokasi kegiatan MBLB menjadi sasaran tinjauan. Di antaranya PT Gunung Tunggal Makmur dan PT Dewadaru Karyautama Jaya. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke PT Semesta Pertambangan Indonesia, CV Bukit Uhud, serta PT Seven Ant Corp. Hasil tinjauan ini, kata Reza, bakal dibawa kembali ke meja pembahasan pansus untuk menyempurnakan regulasi yang tengah disusun. (riz)
Editor : Muhammad Rizki