ASN, Honorer hingga Kades Dilarang Terlibat Pilkada

Ari Arief • Dipublikasikan Jumat, 27 September 2024 | 15:12 WIB

Ilustrasi JP
Ilustrasi JP
KALTIMPOST.ID, Aparatur sipil negara (ASN) dilarang berswafoto dengan pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Hal itu dilarang untuk tetap menjadikan ASN netral. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan, melakukan pengawasan ketat untuk hal ini.

"Sebenarnya, kalau tegas dilarang berfoto ya tidak segitu-gitu amat. Cuma memang dilarang berfoto itu untuk mengantisipasi supaya tidak ada penyalahgunaan dari hasil foto tersebut," kata Divisi Pencegahan, Bawaslu PPU, Edwin Irawan, Kamis (26/9).

Swafoto yang dilarang, urai Edwin Irawan, adalah memosting hasil foto bersama salah satu paslon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota ke media sosial. "Karena itu bisa jadi bahaya dan bisa dilaporkan ke Komisi ASN. Tetapi, kalau ketemu di jalan lalu mereka berfoto ya tidak masalah, apalagi, hanya untuk konsumsi pribadi saja. Kecuali foto kemudian ditunjukkan ke publik lalu statusnya dia ASN pasti diidentikkan yang bersangkutan suka dengan paslon tersebut," katanya.

Karena dengan menunjukkan hasil foto ke publik bisa mengandung pengertian bahwa ASN itu mau mencoblos paslon dalam foto. Karena itu, lanjut dia, ASN tidak dilarang secara mutlak, tetapi dilarang untuk mengantisipasi foto-foto tersebut beredar sebagai bagian dari ASN ikut mengkampanyekan dari paslon. 

Masih berkaitan dengan media sosial, lanjut dia, ASN juga dilarang memberikan tanda jempol atau suka (like) pada status paslon atau tim sukses pemenangan pilkada. Tidak hanya itu, ASN sekaligus dilarang memberi komentar pada status paslon maupun status paslon yang diunggah oleh tim sukses. Dia mengkhawatirkan ketidaknetralan ASN bisa memicu diskriminasi layanan, konflik atau benturan kepentingan, kesenjangan dalam lingkup instansi serta terganggunya integritas dan profesionalisme ASN.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ahmad Usman, saat ditanya mengenai netralitas ASN ini, ia menunjukkan Surat Edaran Bupati PPU No. 10/Tahun/2024 tentang Netralitas Pegawai ASN, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pilkada 2024.

Dalam surat edaran itu mereka dilarang ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Di samping itu, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Larangan selanjutnya adalah mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk. Berikutnya, dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto/video calon kepala daerah melalui media konvensional, media online, dan media sosial.

Editor : Uways Alqadrie
asn Pilkada PPU 2024