Debat Pilkada PPU Mulai Panas, Paslon Mudyat-Waris dan Hamdam-Basir Saling Serang

Syahrul Ramadan • Dipublikasikan Jumat, 1 November 2024 | 06:52 WIB
Para paslon usai mengikuti debat publik pertama Pilkada PPU.
Para paslon usai mengikuti debat publik pertama Pilkada PPU.

 

KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Seusai membahas masalah isu korupsi, sesi debat pertama pemilihan kepala daerah 2024 di Penajam Paser Utara (PPU) mulai memanas.

Hal itu, saat pasangan calon nomor urut 1 Mudyat Noor-Abdul Waris Muin mendapat kesempatan dengan membeberkan pertanyaan kepada pasangan Hamdam-Ahmad Basir.

Mudyat mempertanyakan terkait masalah korupsi, kolusi dan korupsi (KKN)/di lingkungan pemerintahan PPU.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa membangun komitmen terhadap PPU sehingga tidak menciptakan lingkungan pemerintahan yang KKN. Artinya ada korupsi kolusi, nepotisme, kita melihat adanya pemanfaatan aset daerah yang dimanfaat secara pribadi,” tanyanya.


Lantas, paslon nomor urut 4 Hamdam menyatakan, bahwa pertanyaan itu merupakan pantun berbalas pantun.

“Bagi kami korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa artinya extraordinary crime,” sebutnya.

Menurut Hamdam, artinya harus ada kerja yang ekstra juga dalam memberantas kasus korupsi. Sementara itu, terkait adanya dugaan pemerintah PPU yang dibangun dengan budaya KKN.

“Lalu dikaitkan dengan pemanfaat aset secara oribadi, saya pikir tentu saja ada pihak lain yang mengurusi masalah itu.

Kata Hamdam, intinya aset itu daripada tinggal mangkrak. Lebih baik diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola.

“Pihak ketiga mengelola juga pastinya melalui proses, dan ada tahapannya. Tentu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku,”

Jika tidak mengikuti aturan berlaku pastinya pemerintah bakal membatalkan kerja sama tersebut. “Saya pikir itu, kalau ternyata itu ada dugaan penyimpangan saya pikir itu ada urusannya dengan aparat hukum.

“Kalau kita menjalankan kewajiban kita bahwa aset daerah ini harus dimanfaatkan dan bernilai ekonomi bagi pemerintah daerah,” kata Hamdam.

Lanjut, minimal kalau belum bisa mendapatkan pendapatan anggaran daerah (PAD). “Maka tidak lagi dirawat oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Di satu sisi, Mudyat merespon, bahwa berdasarkan informasi nyang diterima memang aset daerah itu, tidak mendapatkan PAD untuk PPU.

“Malah kemudian menjadi beban anggaran karena ada beberapa faktor, mungkin seperti pelayanan yang ada yaitu listrik, air yang kemudian dibayar oleh pemerintah sendiri,” tuturnya.

Menurut Mudyat, artinya ini merupakan bagaimana pengawasan yang dilakukan saat melakukan proses kerja sama dalam memanfaatkan aset daerah. “Itu dilakukan pada jaman bapak,” ungkapnya.(*)

Editor : Thomas Priyandoko
ppu penajam pilkada ppu