KALTIMPOST.ID, PENAJAM-Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memang membawa dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga memunculkan permasalahan bagi sektor pertanian, khususnya petani padi.
Salah satu masalah yang semakin terasa adalah meningkatnya populasi hama tikus, yang berpotensi merusak hasil pertanian.
Anggota Komisi II, DPRD PPU, Andi Iskandar Hamala, menyebutkan bahwa konversi lahan menjadi perkebunan sawit telah mengubah struktur ekosistem di kawasan pertanian, yang berdampak pada serangan hama tikus.
Baca Juga: DPRD PPU Tinggal Finalisasi Raperda Pengelolaan Pertanian Organik
"Kalau banyak sawit di tengah lahan sawah, ada banyak hama tikus. Nah, ini yang sangat menghambat petani kita," ujar Andi, yang ditemui di Kantor DPRD Kabupaten PPU, Senin (4/11).
Hama tikus diketahui sebagai salah satu ancaman utama bagi tanaman padi. Serangan tikus dapat merusak tanaman padi mulai dari fase persemaian, hingga pada fase generatif, bahkan ketika tanaman sudah berada di gudang penyimpanan.
“Apalagi tikus menyerang tanaman padi pada berbagai bagian. Mulai dari akar, batang, daun, hingga bulir padi, yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani,” ujarnya.
Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya perubahan pola pertanian di wilayah tersebut, yang mana banyak lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk bertani padi kini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Karena perkebunan kelapa sawit sering kali berdekatan dengan lahan pertanian, hal ini menciptakan habitat yang mendukung berkembangnya hama tikus.
Baca Juga: Anggota DPRD PPU Ini Soroti Ketersediaan Air untuk Pertanian, Dorong Pembangunan Bendung Talake
Kondisi ini tentu semakin menyulitkan para petani, yang sudah menghadapi berbagai tantangan lain, seperti perubahan iklim dan harga jual padi yang fluktuatif.
Andi menambahkan, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih terencana terkait alih fungsi lahan.
Salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar pertanian, terutama dalam hal ketersediaan air baku yang cukup.
Ia juga mengusulkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti Bendungan Sungai Talake, untuk mendukung keberlanjutan pertanian padi di kawasan tersebut.
Baca Juga: Tingkatkan Solidaritas, Humas dan Protokol Setkab PPU Gelar Family Gathering
"Upaya pengelolaan air yang tepat akan membantu mencegah kerugian yang lebih besar bagi petani. Pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mencegah alih fungsi lahan yang merugikan sektor pertanian," tegas Andi.
Selain itu, Andi juga berharap agar ke depan, pengelolaan lahan yang lebih bijaksana bisa diterapkan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi ketahanan pangan daerah.
Diharapkan ada sinergi antara sektor pertanian dan perkebunan, agar kedua sektor ini bisa saling mendukung dan tidak saling merugikan.
"Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol dapat mengancam ketahanan pangan kita. Kami berharap pemerintah daerah dapat melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak dari alih fungsi lahan dan mencari solusi yang lebih holistik," imbuhnya. (ami/far)