KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Zainal Arifin, mendorong pemanfaatan APBD 2025 untuk membangun interkoneksi PPU dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya penting bagi daerah untuk membangun hubungan satu sama lain yang dilakukan dengan dukungan anggaran yang memadai.
"Kita konsentrasi bagaimana membangun interkoneksi dengan IKN. Kemudian infrastruktur," ujar Zainal Arifin, ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD PPU, tentang penyampaian laporan badan anggaran dan persetujuan bersama DPRD dan Pj Bupati PPU terhadap Raperda tentang APBD PPU TA 2025, Selasa (26/11).
Ia mengapresiasi upaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU yang telah bekerja sama merumuskan struktur APBD, dan selesai sebelum masa tenggatnya, satu bulan sebelum pergantian tahun atau 31 Desember 2024.
"Pada intinya, sekarang kita bersepakat untuk mengesahkan APBD dan diajukan menjadi peraturan daerah (perda). Ini akan menjadi landasan dasar kita untuk perencanaan pembangunan ke depan," ungkapnya.
Zainal Arifin menambahkan, program-program strategis dari pemerintah pusat, seperti penyediaan makanan bergizi gratis juga menjadi poin penting yang akan dimasukkan ke dalam struktur APBD.
Menurutnya pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui anggaran yang ada.
"Itu menjadi poin-poin penting untuk dimasukkan ke dalam struktur APBD kita sekarang," jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor, bersyukur pembahasan APBD TA 2025 bisa diselesaikan secara baik dan sesuai waktu.
"Artinya tidak melampaui regulasi yang kita tentukan," ujarnya.
Ia menyebut dengan kondisi saat ini, terutama dalam masa transisi kepemimpinan pemerintahan daerah, maka belum mendapat gambaran terkait bagaimana kondisi keuangan daerah.
"Tapi yang ada saat ini kami mengacu pada beberapa regulasi keputusan menteri keuangan. Ada juga yang terevaluasi dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang memang dari pemerintah pusat itu sudah ditetapkan," ulasnya.
Ia mencontohkan, program makanan sehat bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ia memastikan program tersebut akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program tersebut. Tapi kami juga belum tahu anggaran kita yang terdistribusi sampai ke PPU seperti apa," ungkapnya.
Lebih jauh, Syahrudin M Noor menyebut nilai APBD yang disahkan tidak terlalu berbeda jauh dengan nilai APBD pada tahun sebelumnya.
Meskipun ia berharap ada peningkatan anggaran bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan terkait dukungan terhadap pembangunan IKN.
"Karena kita bersinggungan langsung dengan IKN. Kita berharap ada kebijakan fiskal yang lebih, terutama perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan," urainya.
Ia berharap pemerintah pusat menunjukkan komitmen untuk melanjutkan program yang sudah lebih dulu berjalan.
Termasuk pembangunan IKN dan pembangunan daerah sekitarnya.
"Tidak seperti saat ini, saya kira karena kami membiayai kabupaten ini dengan kondisi yang sekarang ini, ya sangat memprihatinkan. Artinya kami mau, bahwa PPU ini dibantu anggarannya," imbuhnya. (ami/far)
Editor : Faroq Zamzami