Bentuk dukungan konkret ini diwujudkan melalui pengajuan permohonan pembangunan dapur umum khusus untuk produksi makanan bergizi gratis di wilayah tersebut.
Ketua Kadin PPU, Rudiansyah, Senin (12/5) mengatakan, bahwa surat permohonan resmi dengan Nomor 010/Kadin-PPU/IV/2025 tertanggal 17 April 2025, ditujukan kepada Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Kabupaten PPU, Dharma Saputra, menjadi langkah awal realisasi program ini di tingkat daerah.
Dalam surat tersebut, Kadin PPU menyampaikan dasar pengajuan yang kuat, merujuk pada landasan hukum organisasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, serta Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.
Lebih lanjut, Kadin PPU secara eksplisit menyebutkan dukungan terhadap salah satu program unggulan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Ditekankannya, penguatan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam isu gizi juga tercermin dalam Nota Kesepahaman antara Kadin dengan Badan Gizi Nasional yang ditandatangani pada 14 Maret 2025.
Nota kesepahaman ini menjadi landasan strategis bagi Kadin PPU untuk mengambil peran aktif dalam menyukseskan program MBG di tingkat lokal.
“Sebagai mitra pemerintah, Kadin PPU memiliki keinginan kuat untuk membantu menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan arahan dari ketua Kadin Indonesia,” kata Rudiansyah, seperti dituangkan pula dalam surat.
Untuk merealisasikan inisiatif ini, Kadin PPU mengajukan permohonan pembangunan sebuah dapur umum yang akan difokuskan pada produksi makanan bergizi gratis.
Lokasi yang diusulkan untuk pembangunan dapur umum ini adalah di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam. Bersama dengan surat permohonan, Kadin PPU juga melampirkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pertimbangan bagi Forum TJSL Kabupaten PPU.
Surat dimaksud telah diserahkan kepada ketua Forum TJSL PPU melalui sekretariatnya di Bagian Ekonomi, Setkab PPU, yang saat itu diterimakan oleh Kepala Bagian Ekonomi, Kahar Mashud.
Namun, surat tertanggal 17 April 2025 itu belum mendapatkan respons dari Ketua Forum TJSL PPU, Dharma Saputra.
Baca Juga: Dukung Lindungan Lingkungan, PHKT Bersinergi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Berkelanjutan
“Tetapi, surat kami yang sama kepada bupati PPU telah mendapatkan perhatian. Bupati menyerahkannya kepada Asisten I untuk memberi advis dan tanggapan,” kata Rudiansyah.
Sementara itu, Ketua Forum TJSL PPU, Dharma Saputra mengatakan, bahwa surat Kadin sudah diterima oleh sekretariat forum.
“Semula diundang 7 Mei semua anggota untuk detail pembahasan agenda MBG. Sekretariat (kabag ekonomi) lagi cari waktu pak bupati untuk hadir dalam rapat agenda tersebut,” kata Dharma Saputra yang juga head of Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) itu, Senin (12/5). (*)
Editor : Almasrifah