KALTIMPOST.ID, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Kesehatan PPU melaporkan bahwa kasus malaria di daerah ini masih menjadi perhatian serius, meskipun telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Jansje Grace Makisurat, kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU, menjelaskan upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk menanggulangi penyakit ini.
“Pada tahun 2021 hingga 2023, PPU masih dikategorikan sebagai daerah endemis tinggi malaria, dengan kasus lebih dari 5 per 1.000 penduduk. Tercatat 1.472 kasus pada tahun 2021, 1.228 kasus pada tahun 2022, dan 1.315 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan signifikan dengan 558 kasus, yang menunjukkan penurunan sebesar 136 persen dan tidak ada kasus kematian,” kata Kepala Diskes PPU, Jansje Grace Makisurat kepada Kaltim Post, baru-baru ini.
Baca Juga: Haji Ilegal Pakai Visa Ziarah, WNI Asal Madura Ditemukan Meninggal di Tengah Gurun Makkah
Diungkapkannya pula, bawa Angka Parasit Tahunan (API) turun menjadi 2,1 per 1.000 penduduk dan Tingkat Positif Sediaan (SPR) sebesar 6 persen, sehingga status endemisitas malaria di PPU menurun menjadi endemis sedang.
Penurunan ini berlanjut hingga April 2025, dengan 78 kasus malaria tercatat dan tanpa kematian.
Keberhasilan ini dikaitkan dengan kerja keras yang dimulai sejak pertengahan 2023, diawali dengan pelatihan Kader Malaria sebagai persiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan wilayah penyangga IKN yang didanai oleh Global Fund Malaria.
Saat disinggung tentang upaya pencegahan dan penanggulangan malaria, ia menjelaskan, bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Diskes PPU untuk menekan angka kasus malaria.
Baca Juga: IKN Bergelora, Festival Budaya Nusantara Merajut Persatuan di Jantung Ibu Kota
Yaitu, survei migrasi dengan melakukan kegiatan melibatkan Kader Malaria MMP (Mobile Migrant Population) di wilayah endemis Sotek, Kecamatan Penajam, PPU hingga perbatasan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
Pada tahun 2024, survei migrasi juga dilakukan di IKN oleh kader IKN di 70 segmen pengerjaan.
Survei ini bertujuan untuk mempercepat penemuan dini kasus malaria dan memutus rantai penularan.
Survei Kontak dan Penyelidikan Epidemiologi dilakukan untuk menelusuri sumber penularan dan kontak kasus.
Survei Perindukan/Lingkungan dan Larvasiding. Kegiatan ini fokus pada pengendalian vektor dengan mengidentifikasi dan memberantas tempat perindukan nyamuk, serta memberikan larvasida.
Baca Juga: Final Liga Champions Diwarnai Spanduk Palestina di Stadion Pendukung Israel
IRS (Indoor Residual Spraying) yaitu penyemprotan dinding rumah dengan insektisida untuk membunuh nyamuk.
Pemberian kelambu berinsektisida kepada populasi khusus seperti MMP dan ibu hamil untuk mencegah gigitan nyamuk.
“Pada tahun 2025, direncanakan Kelambu Masal Fokus (PKMF) dengan target 64.500 kelambu,” kata Jansje Grace Makisurat.
Selanjutnya adalah IPTF (Intermittent Preventive Treatment in Forest Goers) yaitu pemberian pengobatan pencegahan berkala kepada 800 orang yang sering beraktivitas di hutan, dijadwalkan pada Agustus 2025.
Pelatihan Kader Malaria, berupa pelatihan ini sangat penting untuk menyiapkan kader dalam penanggulangan malaria, terutama di IKN dan wilayah penyangga.
Penelitian Serologis Malaria dan DBD, yaitu kerja sama dengan Monash University Indonesia, Jakarta, dan National University of Singapore untuk pengambilan 2.000 sampel di seluruh titik PPU dari Mei hingga Juli 2025.
Baca Juga: 30 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila 2025, Rayakan Momen 80 Tahun Ideologi Bangsa dengan Penuh Makna
Terakhir, Proyek Kampung Bebas Jentik (KBJ) dilaksanakan pada Mei 2025 di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, dengan dana dari CDC USA.
Dia mengatakan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan dalam penanggulangan malaria di PPU, tetap ada tantangan yaitu lokasi sulit dijangkau, dan kasus malaria banyak ditemukan di wilayah perbatasan antarkabupaten dengan akses jalan yang sulit.
Populasi migran sekitar 60 persen perajin dan perambah hutan adalah pendatang dari luar PPU yang sulit dipantau.
Minimnya fasilitas kesehatan di wilayah endemis malaria PPU, seperti di Sotek RT 16.
Di samping itu, ujarnya lagi, anggaran minim. Ia menyebut, anggaran dari APBD II untuk pencegahan dan penanggulangan malaria sangat minim, sehingga sebagian besar mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, Global Fund Malaria, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan perusahaan swasta.
Baca Juga: Wukuf di Arafah Ditetapkan 5 Juni, Cuaca Ekstrem Bisa Jadi Ujian Terberat Jemaah
Bantuan tersebut digunakan untuk pelatihan kader, tenaga kesehatan, dan mobilisasi ke wilayah yang sulit dijangkau.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Diskes PPU mengusulkan beberapa solusi. Pertamna, dukungan anggaran yang cukup dari APBD II.
Kedua, penyediaan sarana transportasi untuk menjangkau wilayah yang sulit. Ketiga, pembangunan Puskesmas Pembantu di RT 16 Kelurahan Sotek.
Keempat, peningkatan komitmen pemerintah dalam Program Nasional Eliminasi Malaria tahun 2030. ***
Editor : Dwi Puspitarini