KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi menyampaikan hasil kerja dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, Rabu (28/5/2025).
Laporan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Pansus LKPJ DPRD PPU, Thohiron, di hadapan Bupati PPU Mudyat Noor, Ketua DPRD Raup Muin, serta jajaran anggota legislatif dan tamu undangan. Dalam pemaparannya, Thohiron menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024 difokuskan pada peningkatan daya saing dan pelayanan publik.
Semua itu dilakukan dalam rangka optimalisasi potensi daerah menuju cita-cita besar, yaitu menjadikan PPU sebagai Serambi Nusantara, sebuah visi strategis dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah sekitar.
Diketahui, istilah Serambi Nusantara kini berubah pada masa kepemimpinan Bupati PPU, Mudyat Noor dan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menjadi PPU sebagai Gerbang IKN. "Ada empat fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan 2024," ungkap Thohiron.
"Pertama, pengentasan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Ketiga, suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Dan keempat, pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ujar Thohiron.
Menurut Thohiron, capaian kinerja pemerintah daerah secara umum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 tercapai sebesar 74,94 persen dari target 74,55 persen. Tingkat pengangguran terbuka stabil pada angka 2,05 persen sesuai target, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,69 persen dari target 6,76 persen," rincinya.
Tak hanya itu, rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi 0,258 persen dari target 0,260 persen, menandakan semakin meratanya distribusi ekonomi di wilayah PPU.
Meski menunjukkan capaian yang membanggakan, Pansus tetap memberikan sejumlah rekomendasi penting bagi Pemerintah Kabupaten PPU. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
"Penetapan indikator kinerja yang terukur dan berbasis data perlu terus ditingkatkan, agar pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan tepat sasaran," tegas Thohiron.
Pansus juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara perangkat daerah dalam mengejar target pembangunan, khususnya dalam konteks integrasi PPU dengan kawasan IKN yang terus berkembang.
Dalam kesempatan yang sama, Thohiron menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran eksekutif atas kolaborasi dan dedikasi selama tahun anggaran 2024. Namun ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak akan ringan.
“Menuju PPU bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga kesiapan SDM, layanan publik, dan tata kelola yang efisien dan transparan. Ini butuh kerja bersama,” imbuhnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki