Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan pada Senin, 16 Juni 2025, dan menjadi sinyal kuat penguatan sektor migas di wilayah tersebut.
Perubahan signifikan ini didesak oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka (PBT) PPU, yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 51 persen.
Dalam RUPS tersebut, Pitono, yang sehari-hari menjabat kepala Bagian Hukum, Setkab PPU, resmi menggantikan Taufik sebagai komisaris BTW.
Sementara itu, kursi direktur utama yang semula dipegang Indra Riswanto, kini diduduki oleh Zaenul Arifin, seorang sarjana perminyakan yang diharapkan membawa angin segar bagi perusahaan.
Menariknya, PT Buana Resources Capital (BRC), pemegang 49 persen saham BTW, menyetujui penuh perombakan ini. Mantan Komisaris PT BTW, Taufik, membenarkan proses penggantiannya.
“Karena hal ini merupakan keinginan kedua pihak, saya, tentu saja, mengikuti saja,” kata Taufik saat dihubungi, Selasa, (17/6). Ia juga mengonfirmasi bahwa inisiasi RUPS ini datang dari pemegang saham mayoritas PBT.
Direktur PBT PPU, Gordius Ago, mengungkapkan bahwa proses perombakan ini telah diawali dengan pra-RUPS pada Minggu, 15 Juni 2025, sebelum dilanjutkan dengan RUPS inti keesokan harinya.
“Pra RUPS dan RUPS sudah selesai dan disepakati pemegang saham adalah Komisaris Pitono dan Direktur Utama Zaenul Arifin, sarjana perminyakan,” jelas Gordius Ago.
Setelah RUPS, kegiatan dilanjutkan dengan rapat business-to-business (B to B) antara PBT dan PT BRC yang dipimpin langsung oleh direksi baru PT BTW.
Perubahan kepemimpinan di PT BTW ini sejalan dengan ambisi besar yang telah digaungkan sebelumnya. Pada tahun 2023, Edward Kabes, direktur utama PT BRC, menyatakan kesiapannya untuk menggenjot produksi gas Wailawi dengan investasi mencapai jutaan dolar.
Sebagai pemegang 49 persen saham, Edward Kabes telah menegaskan kesiapannya untuk melakukan pergantian CEO PT BTW demi mencapai target tersebut.
Usulan pergantian CEO PT BTW ternyata juga muncul dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU selaku pemegang saham 51 persen.
Rencana ini, yang hanya dapat direalisasikan pada tahun 2025 ini melalui RUPS, menunjukkan sinergi antara pemegang saham dalam mencapai tujuan bersama.
“Rencana kami mencakup berbagai proyek, seperti perbaikan sumur gas yang ada dan pengembangan kilang LNG skala kecil yang akan memastikan bahwa output gas dari wilayah tersebut dimaksimalkan, yang mengarah pada peningkatan produksi gas alam secara keseluruhan sumber daya,” ujar Edward Kabes, kala itu.
Meskipun detail rencana kerja ke depan dari perusahaan yang beralamat di Jl. Provinsi, Km 6, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, PPU ini belum dirilis ke publik, perombakan manajemen ini mengindikasikan babak baru bagi PT Benuo Taka Wailawi.
Media ini masih berupaya mendapatkan respons dari Komisaris PT BTW, Pitono, yang terlibat dalam rapat B2B, terkait rencana strategis perusahaan ke depan.
Perombakan manajemen ini diharapkan dapat mengakselerasi realisasi target produksi dan investasi, membawa PT BTW menuju era pertumbuhan yang lebih pesat, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah PPU.
Lapangan Gas Wailawi ini sebelum dikelola oleh kedua perusahaan konsorsium PBT dan BRC adalah milik Huffco pada 1968. Kemudian dikelola oleh PT Virginia Indonesia Company (VICO) mulai 1 April 1990.
Selanjutnya pada 31 Desember 2002 pengelolaan sumur migas ini diserahkan kepada pemerintah pusat sampai kemudian dikelola oleh dua perusahaan patungan tersebut mulai 2012. (*)
Editor : Almasrifah