PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyampaikan kritik tajam sekaligus tantangan terbuka kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT), terkait wacana percepatan optimalisasi Bendung Lawe-Lawe yang hingga kini belum rampung, meski sudah digagas sejak satu dekade lalu.
Menurut Raup, Bendung Lawe-Lawe bukanlah sekadar wacana baru, melainkan program lama pemerintah daerah yang mangkrak akibat inkonsistensi dalam pengelolaan.
Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut seharusnya sudah lama selesai karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Bendung Lawe-Lawe itu program lama, mungkin sudah jalan lebih dari 10 tahun. Tapi sayangnya pemerintah daerah tidak konsisten mengurusnya. Padahal itu untuk kepentingan umum,” ujarnya, ditemui usai Rapat Paripurna DPRD PPU, dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD PPU 2025–2029, yang digelar pada Selasa (8/7/2025).
Raup juga mempertanyakan kinerja Dewas Perumda AMDT, yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam mengawal progres pembangunan bendungan tersebut. Ia menyinggung Nicko Herlambang, Asisten I Sekretariat Daerah PPU yang baru saja dilantik sebagai anggota Dewas.
“Kalau ada Dewas, kerjanya apa? Fasilitas diberikan, ya kami tagih juga progresnya. Jangan cuma bicara percepatan, tapi hasilnya tidak kelihatan,” tegasnya.
Raup Muin bahkan melemparkan tantangan langsung kepada manajemen Perumda AMDT dan Dewas untuk menuntaskan proyek tersebut dalam waktu enam bulan. Ia mengatakan bahwa pipa-pipa penyalur air sudah tertanam di lokasi, tinggal bagaimana kemauan dan komitmen pihak terkait untuk menyelesaikannya.
“Berani enggak mereka selesaikan dalam enam bulan ke depan? Kalau air dari Bendung Lawe-Lawe sudah bisa mengalir ke pipa yang tertanam itu, kami siap bantu beri apresiasi. Nanti ada semacam reward,” katanya.
Menurut Raup Muin, tantangan ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif akan lebih aktif mengawasi dan mendorong penyelesaian infrastruktur vital tersebut, agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat luas. “Jangan cuma pakai anggaran PDAM buat beli chemical saja,” sindirnya. (*)
Editor : Sukri Sikki