KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menargetkan perbaikan serapan anggaran sampai satu bulan ke depan. Khususnya terhadap lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang progres realisasi anggarannya masih dianggap rendah.
Ia menyebutkan beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang dinilai kinerjanya masih rendah.
“Saya beri waktu satu bulan untuk memperbaiki ini. Ada lima OPD besar, tapi serapannya baru 16 sampai 27 persen. Sampai akhir tahun kalau tidak ada perubahan, kita akan tegur,” ujarnya, saat Rapat Evaluasi Pengendalian Program dan Kegiatan (Redalok) Semester I Tahun 2025, pada Selasa (29/07/2025) lalu.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah PPU Tohar, Kepala Bagian Pembangunan Iwan Kadir Yatim, serta Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Ade Embong Bulan.
Dalam forum tersebut, Abdul Waris Muin menekankan perlunya percepatan realisasi program strategis daerah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Ia juga mengkritik pelaksanaan kegiatan yang tidak memberikan hasil nyata meskipun telah menyerap anggaran besar.
“Jangan sampai kegiatan hanya jadi formalitas. Pameran, misalnya, itu insidental. Dampaknya jangka panjang tidak ada. Anggaran itu harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Waris.
Tak hanya itu, ia juga meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik.
“Turun langsung ke lapangan. Jangan hanya tunggu laporan. Kita harus pastikan program pemerintah benar-benar berjalan dan berdampak,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang semula sebesar Rp 2,61 triliun menjadi Rp 2,40 triliun.
Penyesuaian ini dilakukan akibat kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.
Melihat masih banyak paket kegiatan yang belum dieksekusi, Waris Muin, kembali mengingatkan pentingnya langkah taktis dari seluruh OPD.
“Minimal 50 persen serapan harus tercapai di akhir triwulan ketiga. Agustus dan September ini harus jadi momentum percepatan. Jangan sampai ekonomi daerah mandek karena program kita tidak jalan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU Tohar, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memahami secara menyeluruh struktur program yang mereka kelola. Ia juga mendorong percepatan belanja modal dan pelaksanaan konstruksi melalui sistem e-purchasing.
“Ini momentum terakhir kita untuk menggenjot kinerja semester I. Jangan sampai capaian serapan 90 persen di tahun lalu jadi tidak berarti karena kinerja kita tahun ini menurun,” jelas Tohar. (*)
Editor : Duito Susanto