Dalam forum terbuka tersebut, dibahas secara mendalam persoalan infrastruktur pendidikan serta besaran tunjangan guru, termasuk bagi guru swasta.
Dalam kesempatan itu, lima sekolah dipresentasikan sebagai sampel dari puluhan sekolah lain yang juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Saya pikir lima sekolah itu sudah lebih daripada cukup sebagai sampel. Apalagi informasi dari masyarakat sekitar sekolah-sekolah itu sudah membuktikan bahwa memang ada hal terjadi seperti itu,” ujar Raup Muin.
Isu yang mencuat salah satunya terkait usulan perbaikan fasilitas sekolah yang telah diajukan sejak 2019 namun hingga kini belum terealisasi.
DPRD mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut, termasuk pertanyaan apakah ada sekolah-sekolah yang dijadikan prioritas atau tidak.
"Kami juga ingin tahu, apakah memang ada sekolah yang diprioritaskan dan ada sekolah tidak prioritas, karena itu juga menjadi persoalan," tambah Raup.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikpora PPU Andi Singkerru menjelaskan bahwa pihaknya selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk membangun Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium komputer, hingga poliklinik pada SMP 7 Sotek.
“Tidak benar kalau dikatakan 20 tahun tidak ada perhatian. Tahun 2021 kita bangun UKS dan toilet, 2022 ada RKB secara swakelola, dan 2023 ada ruang laboratorium, komputer, serta poliklinik. Semua bertahap,” ungkapnya.
Soal surat permintaan dari sekolah, ia menegaskan bahwa pihaknya selalu menindaklanjuti setiap laporan.
“Begitu surat masuk ke Disdikpora, pasti saya disposisi. Saya perintahkan tim turun ke lapangan untuk mengecek kekurangan apa yang ada, lalu segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas soal tunjangan bagi guru swasta yang dinilai masih terlalu kecil, yakni Rp300 ribu per bulan. Andi Singkerru menyebut, besaran tersebut mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup), yang saat ini masih berlaku.
“Memang untuk tunjangan Rp300 ribu itu masih sesuai Perbup,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga disebut masih menunggu perkembangan dari sekolah-sekolah swasta sebelum memberikan izin operasional penuh.
“Kita tunggu dulu satu tahun, lihat apakah sekolah itu berkembang atau tidak. Jangan sampai izin diberikan tapi yayasannya tidak ada perhatian,” katanya.
Disdikpora mengaku saat ini masih fokus pada pembangunan ruang kelas baru atau RKB karena banyak siswa yang belum tertampung di beberapa sekolah. Hal ini menjadi prioritas dalam penganggaran pendidikan tahun ini.
“Seperti yang dibahas di Paripurna kemarin, kita sedang fokus pada pemenuhan RKB agar seluruh siswa bisa tertampung,” imbuhnya. (*)
Editor : Ismet Rifani