KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD PPU. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan berbagai persoalan terkait dunia pendidikan.
Nicko menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan berdemokrasi. "Kritik itu selalu menjadi hal yang harus dibiasakan dalam dunia demokrasi. Kita harus mendengar mereka, karena banyak pemikiran positif yang disampaikan,” ujarnya, ditemui usai rapat, di Kantor DPRD PPU, Kamis (4/9/2025).
Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memenuhi hak masyarakat di bidang pendidikan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran pendidikan di PPU sudah memenuhi aturan pemerintah, yakni 20 persen dari APBD.
Baca Juga: Realisasi Pembangunan BLK di PPU Tunggu Anggaran
Namun, ia mengakui kondisi geografis yang luas serta banyaknya persoalan membuat tantangan penyelesaian masalah tidak sederhana. “Sudah kita sampaikan bukti-bukti perhatian Pemda, bahkan sekolah di bawah Kementerian Agama dan swasta juga mendapat bantuan tunjangan dari pemerintah daerah. Ini menunjukkan betapa besar kontribusi Pemkab dalam mendukung proses pendidikan di PPU,” kata Nicko.
Menurutnya, masalah yang cukup menonjol justru banyak ditemui di sekolah swasta. Guru di sekolah swasta sering menghadapi kesulitan karena jumlah murid yang sedikit berdampak pada kesejahteraan mereka. “Itu memang problem. Karena itu tadi kita arahkan agar dilakukan pengecekan langsung. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” tambahnya.
Selain itu, Nicko juga menyampaikan bahwa perhatian Pemkab PPU tidak terbatas pada sekolah dasar dan menengah saja. Dukungan bahkan diberikan hingga ke jenjang universitas, meskipun seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kalau tidak ada perhatian dari kita, itu bisa menjadi problem besar bagi generasi muda di PPU,” imbuhnya. (*)
Editor : Muhammad Rizki