KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Upaya pengendalian malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menunjukkan hasil.
Dalam beberapa tahun terakhir, status daerah ini berangsur membaik seiring menurunnya jumlah kasus yang sempat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Tingkatkan Kesadaran Pekerja, Satlantas PPU Bekali Karyawan PT PMB Ilmu Berkendara Aman
Perlahan tapi pasti, langkah-langkah antisipatif yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU mulai menuai hasil.
Program kesehatan yang digencarkan, termasuk pencegahan penyakit menular, kini menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kalimantan Timur 2025 di Ibu Kota Nusantara, 7–9 Oktober lalu.
Di tengah forum itu, Kepala Dinkes PPU, Jansje Grace Makisurat, mengungkapkan kabar menggembirakan: PPU kini tidak lagi berada di zona merah.
“Kita bersyukur, Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini sudah masuk zona kuning. Sebelumnya kita sempat berada di zona merah, tapi sekarang kasusnya sudah menurun,” ujarnya.
Menurut Jansje, program ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) tetap menjadi prioritas.
Langkah ini sejalan dengan target eliminasi malaria di Kaltim pada 2027, dengan angka prevalensi di bawah 1 persen.
“Terakhir data kami menunjukkan kasus malaria di PPU masih sekitar 5–7 persen. Angka ini memang masih tinggi dibanding daerah lain, tapi terus kita tekan,” jelasnya.
Wilayah seperti APMR dan Sotek disebut masih menjadi penyumbang terbesar kasus malaria.
Daerah tersebut merupakan titik masuk bagi pekerja dari luar, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jansje menegaskan, penularan bukan berasal dari warga lokal. “Sebagian besar kasus yang kami temukan berasal dari pendatang.
Namun, deteksi dan pengobatan tetap kami lakukan agar tidak menyebar,” katanya.
Ia optimistis, dengan penguatan deteksi dini dan pengawasan lapangan, PPU bisa segera mencapai status zona hijau.
Baca Juga: Awas! Radikalisme Mengintai di Medsos, Seminar Deradikalisasi PPU Hasilkan Komitmen Bersama
“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa hijau. Itu target kami,” pungkasnya.
Dalam Rakerkesda Kaltim 2025, setiap kabupaten dan kota juga diminta memaparkan capaian serta tantangan di 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi tolok ukur keberhasilan layanan kesehatan daerah. (*)
Editor : Ery Supriyadi