KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Rencana pelaksanaan asesmen atau uji kesesuaian (job fit) bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Proses yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2025 mendatang itu dipastikan mengalami penundaan.
Baca Juga: Suntik Moderasi ke Madrasah, Kepala Kemenag PPU: Jangan Korbankan Kualitas RKB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ainie, menyebut penundaan ini terjadi karena belum ada kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lembaga asesor yang akan membantu pelaksanaan job fit.
“Tim pansel sebenarnya sudah siap, tapi kami masih menunggu surat resmi dari Kemendagri. Dua bulan lalu kami sudah menyurati, tapi belum ada jawaban tertulis,” jelasnya, Senin (13/10/2025).
Menurut Ainie, komunikasi secara lisan sudah dilakukan, namun pihaknya tetap menunggu kepastian tertulis agar proses asesmen bisa berjalan sesuai aturan.
Ia berharap konfirmasi resmi segera diterima agar tahapan job fit dapat segera dimulai. “Kalau bisa cepat, tentu lebih baik,” ujarnya.
Saat ini, terdapat tiga jabatan eselon II yang masih kosong, yakni di Dinas PUPR, BKPSDM, dan Dinas Sosial.
Jumlah itu akan bertambah menjadi empat karena Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Andi Israwati Latief, segera memasuki masa purna tugas.
Baca Juga: BKAD PPU Siapkan Anggaran untuk Pegawai Paruh Waktu hingga 2026
Meski proses asesmen tertunda, Ainie memastikan pelaporan kinerja seluruh pegawai tetap berjalan normal.
“Laporan kinerja wajib disampaikan setiap bulan, termasuk oleh pejabat eselon II kepada bupati,” tegasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi