KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN–Upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan terus digencarkan tiga daerah di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketiganya sepakat memperkuat sinergi dalam forum Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, di Hotel Pullman Legian, Bali, Jumat (24/10).
Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. “Inflasi adalah tantangan bersama. Tidak bisa kami tangani secara parsial, tetapi harus dengan kolaborasi lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kebijakan,” ujar Mudyat Noor.
Dia menilai, tiga daerah di wilayah selatan Kalimantan Timur memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi. “Kabupaten Paser kuat di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Balikpapan unggul di industri, perdagangan, dan jasa. Sedangkan Kabupaten PPU punya kekuatan di sektor pangan dan menjadi daerah strategis sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
Mudyat menambahkan, sinergi antara tiga daerah itu penting untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dan tekanan inflasi bisa dikendalikan. “Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, akan sulit menjaga stabilitas harga. Tapi kalau kita bersinergi, bisa saling menopang,” tuturnya.
Mudyat mengajak seluruh peserta kegiatan untuk menjadikan Capacity Building TPID sebagai langkah konkret memperkuat kerja sama antardaerah. “Mari jadikan kegiatan bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum penting memperkuat komitmen menjaga stabilitas ekonomi regional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi dalam paparannya menjelaskan, sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh untuk memperkuat pengendalian inflasi di daerah. Salah satunya adalah optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan stok komoditas strategis dan memperkuat ketahanan pasokan melalui infrastruktur yang memadai.
“Peran BUMD dan Perumda juga perlu diperkuat, termasuk dalam hal pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya agar lebih efektif menjaga stabilitas pasokan dan harga,” jelas Robi.
Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi kegiatan Operasi Pasar (OP), Pasar Murah (PM), dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan memperluas jangkauan wilayah dan frekuensi kegiatan, serta meningkatkan efisiensi rantai distribusi melalui kemitraan antara produsen, pelaku usaha, dan lembaga distribusi.
Dalam forum tersebut, TPID Balikpapan, Paser, dan PPU, menyepakati tiga komitmen bersamama, antara lain memperkuat peran perumda dan BUMDes sebagai mitra strategis dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi bahan pangan antardaerah, termasuk mendorong penyertaan modal produktif dan pemanfaatan teknologi rantai pasok.
Mengoptimalkan pelaksanaan KAD dengan memperluas jaringan distribusi ke pasar modern dan premium, serta meningkatkan integrasi antarwilayah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan.
Membentuk Forum Koordinasi Rutin TPID Balikpapan-Paser-PPU sebagai wadah sinkronisasi kebijakan, pertukaran informasi harga dan pasokan, serta penguatan jejaring kerja sama regional. (*)
Editor : Dwi Restu A