KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mendorong seluruh kegiatan pelatihan, bimtek, maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dilaksanakan di wilayah PPU.
Menurutnya, langkah tersebut lebih efisien secara anggaran dan sekaligus dapat menggerakkan perekonomian lokal. “Iya, kalau ditanya ke saya, saya kira lebih bijak kalau dengan situasi seperti saat ini, apalagi ada pengurangan anggaran, sebaiknya kegiatan dilakukan di daerah,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Syahrudin menilai, pelaksanaan kegiatan di luar daerah sering kali tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain menimbulkan biaya besar, kegiatan yang dilaksanakan di luar PPU juga tidak memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. “Lebih baik yang datang itu narasumbernya. Hemat biayanya dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat kita,” katanya.
Ia menekankan, jika kegiatan dilaksanakan di PPU, maka sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perhotelan juga akan ikut bergerak. “Kalau dilaksanakan di sini, saya kira lebih pas. Bisa mendukung tumbuh kembang UMKM kita, hotel-hotel kita hidup karena ada perputaran ekonomi,” ucapnya.
Syahrudin juga menyinggung keluhan dari pelaku industri perhotelan yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) PPU, yang menyebut minimnya kegiatan pemerintahan di hotel-hotel lokal berdampak pada lesunya okupansi.
“Itu salah satu poinnya. Kenapa harus dilaksanakan di daerah kita? Karena banyak harapan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, ada PHRI, ada UMKM yang harus kita tumbuhkan,” ungkapnya.
Ia berharap OPD di lingkungan Pemkab PPU dapat memperhatikan hal ini dan lebih mempertimbangkan dampak ekonomi dalam menentukan lokasi kegiatan. “Kalau kita laksanakan di sini, artinya uang itu berputar di daerah kita. Kalau ke luar, hanya segelintir orang yang menikmati. Tapi kalau di sini, bisa melibatkan lebih banyak peserta dan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, menghadirkan narasumber dari luar daerah justru lebih efektif dan efisien ketimbang membawa rombongan besar ke luar daerah. “Untuk pengembangan SDM, kalau memang ada pelatihan yang membangun soft skill dan pengetahuan, cukup narasumbernya yang kita hadirkan di daerah. Itu lebih bermanfaat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua PHRI PPU, Sandri Ernamurti menyoroti penurunan signifikan tingkat okupansi hotel pada semester kedua tahun 2025. Ia menyebut, salah satu penyebab utama adalah kurangnya kegiatan pemerintah daerah yang diselenggarakan di wilayah PPU sendiri.
“Kalau tahun lalu, terutama di bulan-bulan seperti September, Oktober, dan November, okupansi bisa sampai 80 persen. Tahun ini terpangkas hampir setengahnya, tinggal 30–40 persen,” ujar Sandri saat diwawancarai, Rabu (15/10/2025).
Menurut Sandri, kondisi ini cukup ironis di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang justru belum memberi dampak signifikan terhadap peningkatan okupansi. Ia menilai bahwa efisiensi anggaran dan kebijakan kegiatan dinas yang lebih banyak dilakukan di luar daerah menjadi faktor utama turunnya tingkat hunian hotel.
“Kita tahu, efisiensi anggaran sedang dilakukan, itu wajar. Tapi saya sangat berharap kegiatan dinas-dinas jangan lagi dilakukan di luar daerah. Itu membuat uang APBD kita justru berputar di daerah lain, bukan di sini,” tegasnya.
Sandri meminta seluruh kepala dinas di lingkungan Pemkab PPU untuk berkomitmen menyelenggarakan kegiatan di wilayah sendiri, guna menghidupkan perekonomian lokal. Ia menilai, pelaku usaha lokal membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah agar tetap bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“Hotel dan restoran di Balikpapan misalnya, itu milik pengusaha besar, pemilik saham miliaran. Tapi pelaku usaha di Penajam sampai Babulu ini rata-rata perorangan. Kalau uangnya terus dibawa ke luar, gimana kita mau berkembang?” ujarnya.
Ia mencontohkan, jika satu dinas seperti Dinas Perikanan menggelar kegiatan di PPU, maka efeknya akan terasa ke berbagai lini, dari pasar, nelayan, restoran, hingga hotel. Namun jika kegiatan dilaksanakan di luar, maka manfaat ekonomi hanya dinikmati daerah tersebut, bukan PPU.
Lebih lanjut, Sandri juga menyoroti ketimpangan daya saing antara pelaku usaha lokal dengan hotel-hotel besar berjejaring yang ada di sekitar kawasan IKN. “Hotel-hotel itu punya kekuatan modal yang besar, mereka bisa bangun fasilitas tinggi dan luas. Tapi pengusaha lokal kita berfikir 10 kali untuk menambah fasilitas, karena takut modal tidak kembali. Kalau tidak ada perputaran uang di daerah,” jelasnya.
Sandri menegaskan perlunya komitmen dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memajukan ekonomi lokal. Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel dan pariwisata tidak akan bisa diatasi jika aktivitas ekonomi justru lebih banyak dilakukan di luar daerah.
“Jangan sampai kita mengeluh PAD rendah, tapi kita sendiri yang tidak menghidupkan ekonomi lokal. Kalau sisa anggaran Rp100 juta, cuma Rp5 juta dibelanjakan di sini dan sisanya dibawa keluar, ya kami makin merosot. Tidak akan ada peningkatan kalau tidak ada komitmen bersama,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo