KALTIMPOST.ID – Kaltim mencatatkan angka perceraian yang mengkhawatirkan sepanjang tahun 2024. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 6.000 pasangan di Kaltim resmi berpisah dalam setahun, dengan Kota Samarinda memegang rekor tertinggi.
Menurut data yang dirilis BPS Kaltim, total kasus perceraian yang tercatat di seluruh kabupaten/kota Kaltim mencapai 6.216 kasus pada tahun 2024.
Dari sebelas wilayah administrasi di Kaltim, Kota Samarinda menempati posisi teratas dengan angka perceraian tertinggi, mencapai 1.521 kasus.
Disusul ketat oleh daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Kutai Kartanegara (Kukar) dengan total 1.131 kasus perceraian.
Kesenjangan yang cukup besar terlihat antara kedua kota metropolitan tersebut dengan wilayah lain. Analisis data BPS Kaltim juga mengungkap pola menarik dalam inisiatif perpisahan.
Dari total 6.216 kasus, mayoritas perceraian terjadi melalui mekanisme cerai gugat (diajukan oleh istri), dengan jumlah mencapai 4.698 kasus. Sementara itu, cerai talak (diajukan oleh suami) hanya berjumlah 1.518 kasus.
Dominasi cerai gugat ini menunjukkan bahwa tiga dari empat kasus perceraian di Kaltim diajukan oleh pihak perempuan.
Hal ini sering dikaitkan dengan masalah fundamental rumah tangga seperti ketidakmampuan suami menafkahi (faktor ekonomi) atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Di Kota Samarinda saja, terdapat 1.143 istri yang menggugat cerai suaminya—hampir empat kali lipat dari cerai talak.
Meskipun Samarinda dan Kukar mendominasi, wilayah lain juga mencatatkan angka yang signifikan. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang merupakan lokasi IKN, mencatat 294 kasus perceraian.
Sementara itu, daerah lain seperti Berau (457 kasus), Paser (413 kasus), dan Kutai Timur (567 kasus) juga perlu mendapatkan perhatian.
Tingginya angka perceraian ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah di Kaltim untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada ketahanan keluarga.
Dibutuhkan program intervensi yang kuat, terutama terkait konseling pranikah dan penguatan ekonomi keluarga, guna menekan laju perpisahan yang terus meningkat ini. (*)
Editor : Almasrifah