SAMARINDA — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri kegiatan Expose Pengembangan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 yang digelar di Samarinda, Rabu (5/11/2025).
Acara tersebut difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur dan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H M Syirajudin, mewakili Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Waris Muin menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak ketiga, baik dari sektor swasta maupun lembaga pendidikan. “Desa memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nasional,” ujar Waris.
Menurutnya, desa bukan hanya unit administratif, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Melalui kemitraan seperti ini, desa dapat memperoleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, pendampingan, dan investasi. Waris Muin menekankan agar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tidak berhenti pada seremoni belaka.
Baca Juga: Pemkab PPU Dorong Penguatan Tata Kelola Melalui Forum Satu Data Indonesia
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata di lapangan. Satu atau dua tahun ke depan, masyarakat desa di Kabupaten PPU harus sudah merasakan dampaknya, harus sejahtera,” tegasnya.
Ia juga meminta perangkat daerah di PPU, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, aktif memberikan pelatihan serta pendampingan bagi pemerintah desa.
“Kepala desa harus mampu berinovasi untuk membangun desanya masing-masing. Pemerintah daerah dan OPD terkait harus menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi desa,” tambah Waris.
Sementara itu, Kepala DPMD Kaltim, Puguh Harjanto, menilai bahwa pengembangan desa membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk perusahaan yang beroperasi di wilayah pedesaan.
“Perusahaan sudah seharusnya membangun kemitraan strategis dengan desa di sekitarnya. Dukungan dari OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sangat dibutuhkan untuk mendorong kemitraan ini agar potensi desa bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Puguh berharap kerjasama tersebut dapat melahirkan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat desa. “Kita semua menjadi bagian penting dalam akselerasi ini. Kerjasama antara desa dan pihak ketiga harus membentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, H. M. Syirajudin, mengingatkan agar perusahaan tidak hanya mengambil manfaat dari sumber daya desa, tetapi juga ikut berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Baca Juga: DPRD PPU Gelar RDP Bahas Kecelakaan Kerja Karyawan PT Silog, Ini Hasilnya...
“Perusahaan yang beroperasi di wilayah desa tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya yang ada, tetapi juga harus berkontribusi membangun desa di sekitarnya. Harus ada tindak lanjut yang segera dieksekusi setelah penandatanganan MoU ini,” ujarnya. Syirajudin juga menyoroti posisi strategis Kabupaten PPU yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Banyak potensi di PPU yang bisa dikembangkan melalui kerjasama antara Pemdes, BUMDes, dan perusahaan. PPU adalah daerah penyangga IKN, karena itu sejak sekarang kita harus benar-benar memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan potensi ekonomi desa,” jelasnya.
Kegiatan Expose Pengembangan Kerjasama Desa Tahun 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, perusahaan, dan berbagai mitra strategis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa mandiri, inovatif, dan berdaya saing. “Dengan komitmen, integritas, dan semangat kebersamaan, kita optimis desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki