KALTIMPOST.ID, PENAJAM— Sebanyak 434 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mengikuti penilaian potensi dan kompetensi dalam program Profiling ASN (ProASN), yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten PPU.
Kegiatan berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 10 November 2025, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Balikpapan.
Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BKN, Wakiran, mengatakan, penilaian ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun manajemen talenta ASN serta tindak lanjut dari kebijakan nasional yang digagas oleh BKN.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan ProASN merupakan bagian dari program prioritas nasional.
“BKN mengembangkan alat ukur dan aplikasi penilaian potensi serta kompetensi ASN untuk mempercepat pembangunan manajemen talenta. Tujuannya agar ASN lebih profesional dan kinerja institusi semakin meningkat,” ujar Wakiran saat membuka kegiatan tersebut.
Ia menuturkan, ProASN menilai empat aspek utama yang mencakup kompetensi manajerial dan sosial kultural, tes potensi atau psikometri, literasi digital, serta minat dan bakat ASN terhadap jabatan yang dijalankan.
“Melalui empat aspek itu, kita bisa memetakan kemampuan ASN secara lebih objektif,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten PPU, Nurwati, menjelaskan bahwa pelaksanaan ProASN di daerah menjadi bagian penting dari pembangunan manajemen talenta ASN.
“ProASN ini adalah pendukung yang kita perlukan. Dari hasil pemetaan ini akan terlihat potensi dan kemampuan ASN di masing-masing bidang,” ungkap Nurwati.
Ia juga menuturkan, kegiatan tersebut diikuti oleh ASN dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari administrator, pengawas, fungsional, hingga pelaksana.
“Pelaksanaan yang dibagi dalam lima hari dimaksudkan agar seluruh peserta dapat mengikuti seluruh tahapan penilaian dengan maksimal,” katanya.
Ia menyebut, Pemkab PPU berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar dalam peningkatan profesionalisme ASN.
“Sekaligus mendorong perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah,” imbuhnya. (*)
Editor : Duito Susanto