KALTIMPOST.ID, PENAJAM— Dinas Perikanan (Diskan) Penajam Paser Utara (PPU) resmi menjalin kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rabu (12/11/2025).
Kepala Diskan PPU, Rozihan Asward, mengatakan bahwa kerja sama tersebut difokuskan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang terintegrasi dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Api-Api, Kecamatan Waru.
“Kerja sama ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita menguatkan sistem dan tata kelola perikanan di tingkat daerah agar sejalan dengan kebijakan provinsi,” ujar Rozihan.
Ia menjelaskan, ruang lingkup perjanjian juga meliputi pengembangan tambak di wilayah PPU serta dukungan terhadap program konservasi terumbu karang dan sumber daya ikan berbasis ekonomi biru. Prinsip ekonomi biru, kata dia, menekankan pada pemanfaatan potensi laut tanpa mengorbankan kelestarian ekosistemnya.
“Penerapan ekonomi biru artinya kita mendorong kegiatan perikanan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama di kawasan pesisir PPU yang memiliki potensi besar,” jelasnya.
Rozihan menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan masyarakat nelayan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan semata meningkatkan produksi ikan, melainkan memastikan sumber daya laut tetap lestari untuk generasi mendatang.
“Nelayan di Penajam perlu didukung dengan kebijakan dan pendampingan yang tepat. Dengan adanya PKS ini, kami berharap seluruh program di lapangan dapat lebih terarah, mulai dari pengelolaan PPI, pengembangan tambak, hingga konservasi terumbu karang,” tambahnya.
Ia menuturkan, kegiatan konservasi akan melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menjaga laut yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Konservasi tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah hadir untuk mendampingi dan memfasilitasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan,” ucapnya.
Rozihan optimistis, implementasi kerja sama ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem laut di PPU. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama DKP Kaltim akan menyusun rencana aksi terintegrasi agar pelaksanaan program bisa terukur dan berkelanjutan.
“Harapan kami, kerja sama ini menjadi pondasi kuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di PPU. Dengan prinsip ekonomi biru, kita ingin menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian laut,” imbuhnya. (*)
Editor : Ismet Rifani