KALTIMPOST.ID,PENAJAM-Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, memberikan respons cepat dan tegas terhadap sorotan publik, khususnya dari DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) PPU, terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Pelabuhan Speedboat Penajam.
Isu yang beredar menyebutkan adanya oknum pegawai yang diduga sengaja menghindari pembayaran retribusi pelabuhan, yang berpotensi menyebabkan kerugian dan kebocoran PAD secara signifikan.
Menanggapi laporan yang disampaikan media ini, Tohar menyatakan bahwa informasi tersebut adalah bagian penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. "Terima kasih ini ada pemberitaan dan merupakan bagian yang perlu ditindaklanjuti," ujar Tohar, Sabtu (15/11).
Ia langsung mengeluarkan instruksi resmi yang jelas kepada jajaran di bawahnya. Pertama, penelusuran fakta. Tohar meminta kepada kepala unit kerja yang kompeten untuk segera melakukan penelusuran guna meyakinkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
Kedua, perbaikan dan pembenahan. "Andaikan benar kenyataanya, segera lakukan perbaikan dan pembenahan sistem termasuk pembinaan personelnya," tegas Tohar. Ketiga, tindakan lebih lanjut. Tohar menekankan perlunya tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan jika ditemukan pelanggaran.
Hal ini, lanjut dia, menunjukkan komitmen Pemkab PPU untuk menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah.
Komitmen Pemkab Menjaga PAD
Sorotan dari DPC LAKI PPU ini menjadi alarm bagi Pemkab PPU untuk segera mengaudit sistem pemungutan retribusi, terutama di pintu-pintu masuk vital seperti pelabuhan. Pelabuhan Speedboat Penajam merupakan salah satu urat nadi transportasi utama yang menghubungkan PPU dengan Balikpapan, menjadikannya sumber PAD yang sangat penting.
Respons sigap dari Sekkab PPU, Tohar ini diharapkan dapat memutus mata rantai kebocoran PAD dan memastikan setiap rupiah dari retribusi benar-benar masuk ke kas daerah, sekaligus memberikan efek jera kepada oknum pegawai yang terbukti bersengaja menghindari pembayaran retribusi pelabuhan.
Pemkab PPU berkomitmen untuk menyelesaikan isu ini sesegera mungkin guna menjaga transparansi dan mengoptimalkan penerimaan daerah.(*)
Editor : Thomas Priyandoko