KALTIMPOST.ID, NUSANTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin memanfaatkan forum rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menegaskan kembali kondisi ketimpangan pembangunan yang dialami PPU, di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025).
Rapat mempertemukan kementerian terkait, Otorita IKN, serta pemerintah daerah se-Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Waris Muin menyoroti kondisi fiskal PPU yang kian terbatas akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa meski PPU menjadi lokasi IKN, persepsi publik tentang pesatnya pembangunan di daerahnya tidak sepenuhnya tepat.
“Sering kali PPU dianggap ikut berkembang pesat karena menjadi lokasi IKN. Kenyataannya, yang tersentuh pembangunan sejauh ini hanya Kecamatan Sepaku. Tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak mengalami perubahan berarti,” ungkap Waris Muin.
Ia merinci, pemotongan anggaran daerah membuat ruang fiskal semakin sempit. Dari total anggaran sekitar Rp 2,6 triliun, separuhnya dipangkas sehingga tersisa Rp 1,3 triliun. Sementara belanja pegawai saja, kata Waris, mencapai sekitar Rp 900 miliar per tahun.
“Bisa dibayangkan bagaimana kami harus menyiasati kebutuhan infrastruktur, pembangunan, dan program prioritas lainnya dengan dana yang terbatas,” ujarnya.
Waris juga menekankan bahwa status PPU sebagai daerah penyangga IKN tidak otomatis menghadirkan manfaat pembangunan secara merata. Ia menilai masih banyak pihak di tingkat pusat yang belum memahami kondisi faktual di lapangan.
“Banyak yang beranggapan PPU mendapat dampak positif dari IKN. Padahal masyarakat kami, terutama di tiga kecamatan selain Sepaku, tidak merasakan itu. Bahkan ketika pejabat pusat datang, jalur yang mereka lalui pun bukan melalui pusat kabupaten,” jelasnya.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa PPU kini menjadi daerah dengan kapasitas anggaran paling kecil dibandingkan 10 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menghambat pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan.
Waris Muin berharap forum ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan DPR RI untuk memberikan perhatian lebih besar pada PPU yang menanggung beban sebagai tuan rumah IKN. Menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil serta memberikan masukan agar kebijakan pembangunan IKN dapat memberi manfaat langsung bagi daerah yang terdampak.
“Kami ingin memastikan keberadaan IKN tidak justru membuat PPU tertinggal. Keadilan pembangunan harus dirasakan merata di seluruh wilayah PPU,” tegasnya. (*)
Editor : Duito Susanto