KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menegaskan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dihapus, terutama yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi isu yang berkembang mengenai MBG mandiri yang disebut-sebut akan ditiadakan.
“Oh, enggak bisa. Dasarnya untuk meniadakan MBG itu apa. Kalau untuk itu tidak bisa, karena ini kan program pusat,” tegas Raup Muin, Senin (24/11/2025).
Raup mengungkapkan, progres penyaluran MBG di PPU masih jauh dari target. Saat ini capaian baru berada di angka 20 persen dari total kebutuhan.
Dari sekitar 35.400 siswa penerima, baru sekitar 7.000 yang telah mendapatkan manfaat program tersebut.
“Maksudnya progres untuk MBG hari ini baru 20 persen. Ini masih jauh dari target kita kan,” jelasnya.
Menurut Raup, kondisi ini menjadi perhatian serius pihaknya. Karena itu, dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD mendorong percepatan penyaluran, termasuk evaluasi terhadap peran Satuan Tugas (Satgas) MBG dan Koordinator Wilayah (Korwil) MBG di lapangan.
“Makanya kan lucu. Satgas itu tugasnya apa? Korwil tugasnya apa? Bagaimana keterlambatan itu, supaya cepat," katanya.
Menurutnya, ada kesenjangan antar wilayah bqgu penerima manfaat MBG. Sehingga program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu belum menyentuh secara keseluruhan generasi muda PPU. "Kan enggak fair gitu,” ujarnya dengan nada kritis.
Ia menekankan bahwa penyaluran MBG harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Raup juga mewanti-wanti agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan penerima manfaat. “Jangan sampai ada permainan,” tegasnya.
Meski begitu, Raup Muin memastikan bahwa pemerintah daerah siap apabila ada kebutuhan dukungan tambahan melalui APBD, sepanjang sesuai aturan dan tidak tumpang tindih dengan program pusat. “Kalau dari APBD siap,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani